PD Jamin Kadernya Tidak Ikut Tolak Revisi PP 37/2006

Jakarta - Ratusan anggota DPRD se-Indonesia berkumpul di Jakarta menolak revisi PP 37/2006 yang membuat tunjangan anggota DPRD menggemuk. Namun Partai Demokrat (PD) menjamin tak ada kadernya yang ikut pertemuan itu."Saya rasa tidak ada yang ikut. Jika ikut, kita beri peringatan, diberi sanksi," tegas Sekjen PD Marzuki Ali saat dihubungi detikcom, Senin (12/2/2007).Pada Minggu kemarin, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggelar pertemuan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan sebuah pernyataan politik menolak revisi PP tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD itu.Pada saat yang sama, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) juga menggelar pertemuan serupa di Hotel Shangri-La, Jakarta. Namun belum diketahui hasil dari pertemuan itu.Dari 2 pertemuan itu, apakah tidak ada kader PD yang ikut? "Yakin, tidak ada yang ikut. Seharusnya sebagai kader partai, apa pun yang diputuskan presiden harus dituruti," tegas Marzuki lagi.Marzuki kemudian mengungkapkan beberapa hari lalu kader-kader PD yang duduk di DPRD Jawa Timur berkonsultasi padanya untuk bisa mengikuti pertemuan-pertemuan anggota DPRD tersebut."Saya langsung melarang. Tidak boleh. Mereka pun batal berangkat," kata Marzuki.Namun begitu, Marzuki memahami aksi-aksi yang dilakukan anggota-anggota DPRD yang menolak revisi PP tersebut. Tapi Marzuki menyerahkan sepenuhnya penyikapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."Presiden itu mengerti kondisi anggota DPRD itu. Tapi tentunya Presiden punya pertimbangan yang lebih luas. Dia kan punya data," tandas Marzuki. (aba/nrl)