Timwas DPR: 9 Fraksi Setujui Pansus Haji

Timwas DPR: 9 Fraksi Setujui Pansus Haji

Mei Amelia Rachmat - detikNews
Senin, 24 Jun 2024 20:21 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid (Mei Amelia/detikcom)
Jakarta -

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengemukakan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait karut-marut penyelenggaraan ibadah haji 2024. Timwas menyebut sudah ada 9 fraksi yang menyetujui dibentuknya Pansus Haji.

"Karena haji ini banyak melibatkan unsur lintas komisi, banyak menteri yang terkait, jadi kami sepakat dengan beberapa teman-teman fraksi, 9 fraksi yang di DPR RI yaitu perlunya ada untuk dilakukan pansus," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid, kepada wartawan di Madinah, Senin (24/6/2024).

Abdul Wachid menyampaikan, dari hasil pemantauan di lapangan, Timwas Haji menemukan banyak persoalan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Di antaranya persoalan tenda jemaah haji di Arafah dan Mina, katering, hingga permasalahan pembayaran dam (denda).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara di Komisi VIII saja, tapi ini harus kita bawa (dalam Pansus), karena Komisi VIII itu sangat terbatas terkait mitra kita, mitra kita hanya Kementerian Agama dan Kementerian Sosial yang tidak ada hubungannya dengan haji," katanya.

Politikus Gerindra ini menepis tudingan politisasi terkait pembentukan Pansus Haji. Menurutnya, Pansus Haji dibentuk bertujuan untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depannya.

ADVERTISEMENT

"Pansus ini tidak ada niatan untuk menjatuhkan siapa pun, tapi untuk evaluasi perbaikan ke depan," tegas Abdul Wachid.

"Jadi gini, kalau ada yang menekankan pansus politisasi ya ndak benar, tapi kalau ini dilakukan oleh teman-teman di DPR, teman-teman politisi ya memang politik. Tapi tujuannya lain, bukan mempolitisasi yang menjatuhkan, tapi politik untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji yang sudah sekian kali dilakukan dari dulu sampai sekarang belum ada perbaikan," tegasnya lagi.

Ia mencontohkan salah satu persoalan yang harus dibenahi adalah mengenai diplomasi Pemerintah RI dengan Arab Saudi, kaitannya dengan maktab. Diplomasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kemenag, tetapi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga perlu turun.

"Karena haji ada di Arab Saudi, ya perlunya diplomasi negara dengan negara (G to G). Nah ini kan tidak bisa hanya dilakukan dari unsur Kementerian Agama saja, perlu dengan Kementerian Luar Negeri, perlu penekanan antara raja (Saudi Arabia) dengan presiden ke depan, ya ini tujuannya adalah untuk perbaikan ke depan," paparnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Simak juga Video: Mengintip Fasilitas Hotel Transit Jemaah Haji RI di Madinah

[Gambas:Video 20detik]



Termasuk masalah visa nonhaji yang saat ini menjadi persoalan. Hal ini diperlukan pengawasan ketat oleh Ditjen Imigrasi agar ke depan persoalan haji 'ilegal' bisa diatasi.

"Jadi bagaimana menuntaskannya, yaitu tadi diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, saya kira begitu," tuturnya.

Lebih lanjut, Abdul Wachid menyampaikan Komisi VIII DPR akan menggelar rapat evaluasi setelah pulang dari Arab Saudi. Rapat evaluasi dilakukan untuk membahas rencana Pansus.

"Jadi itu yang kami berharap nanti, memang Pansus ini tidak singkat ya, panjang. Tapi paling tidak teman-teman ini yang masih terpilih bisa ikut pembahasan daripada Pansus," ucapnya.

Abdul Wachid mengatakan anggota Timwas DPR dari 9 fraksi sebelumnya sudah melakukan pembicaraan terkait wacana Pansus ini. Menurutnya, 9 fraksi tersebut sepakat membentuk Pansus.

"Jadi artinya, tidak ada partai politik yang tidak setuju (dibentuk Pansus)," ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Wachid berharap tidak ada fraksi yang keluar dari kesepakatan Pansus sekembalinya ke Tanah Air. Ia berharap seluruh fraksi tetap mendukung Pansus demi perbaikan penyelenggaraan haji ke depannya.

"Ini adalah demi kepentingan umat, kepentingan ibadah ke depan. Jadi ini kita harus sama-sama, kita sepakati, ya kami harap sih sampai sekarang tidak ada fraksi yang istilahnya keluar dari keputusan pansus, sepakat," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads