.webp)
Koalisi Perempuan Indonesia mengungkap kekerasan berbasis gender yang terjadi pada Pemilu 2024. Disebutkan ada modus baru dalam kekerasan berbasis gender tahun ini.
"Setiap pemilu, kita menemukan kekerasan berbasis gender yang sama, hanya ditambah modus-modus baru dan tren-tren baru. (Tahun) 2024 ini juga diperkaya dengan kekerasan berbasis gender berbasis online," kata Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka dalam jumpa pers di Grand Cemara Hotel, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).
Mike melihat bentuk kekerasan berbasis gender secara online ini berdampak besar terhadap elektabilitas caleg perempuan di Pemilu 2024. Mike menyayangkan belum adanya peraturan penegakan hukum yang jelas terhadap masalah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika dia (caleg perempuan) mendapat kampanye hitam di media sosial, itu sudah pasti mempengaruhi bagaimana publik melihat, bagaimana animo dari caleg perempuan ini sendiri," kata Mike.
"Sayangnya yang dari Koalisi Perempuan Indonesia pantau, peraturan Bawaslu maupun KPU tidak ada yang punya aturan spesifik bagaimana merespons laporan berbasis gender ini," sambungnya.
Mike juga menyebut caleg perempuan korban kekerasan berbasis gender tidak bisa melaporkan hal tersebut ke partai pengusungnya.
"Partai selalu netral gender bahwa siapapun yang mengalami itu adalah konsekuensi berkompetisi, konsekuensi bertarung dalam proses pemilu," ujarnya.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati juga mengakui kekerasan berbasis gender sudah dianggap normal. Dia menyayangkan hal tersebut.
"Ada anggapan bahwa politik itu keras, politik saling sikut, ketika itu berdampak pada perempuan, ya itu sesuatu yang wajar. Padahal itu tidak bisa dinormalisasi," kata Khoirunnisa.
Temuan Caleg Perempuan Mengundurkan Diri
Mike menceritakan salah seorang caleg perempuan di NTT pada Pemilu 2024 yang gagal lolos karena ditarik mundur oleh partainya. Dia gagal walau memperoleh suara besar.
"Ada satu caleg transgender di NTT. Dia menang, tetapi partai tidak mengizinkannya dan menarik suara itu dan dia tidak lolos," ungkap Mike.
Selain itu, Mike juga menyebut caleg perempuan partai NasDem di NTT yang tiba-tiba mengundurkan diri.
"Kita tahu betul di partai NasDem. (Ada caleg perempuan), dia meraih suara terbanyak tapi tiba-tiba dia mengumumkan untuk mundur dalam pencalonan," ucapnya.
Temuan-temuan tersebut akan disampaikan ke lembaga penegakan hukum dan mitra terkait. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Program Kalyanamitra Lailatin Mubarokah.
"Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, jadi memang tujuannya adalah untuk mendesak mereka sebagai stakeholders yang paling terkait," kata Lailatin.
Lailatin menilai kekerasan berbasis gender akan semakin marak pada pilkada 2024 mendatang. Dia mengajak semua pihak untuk mewanti-wanti hal tersebut.
"Jadi sekarang karena pilkada sudah dekat dan kami juga merasa bahwasanya pilkada ini nanti kayaknya kekerasan berbasis gender dalam pilkadanya akan semakin meningkat daripada yang saat ada di pemilu," ucap Lailatin.
"Kita bareng-bareng advokasikan agar pemerintah memiliki mekanisme yang benar-benar dibuat khusus untuk pencegahan dan penanganan," sambungnya.
Di sisi lain, Mike menyebut perempuan yang dapat berkontestasi pada pilkada saat ini hanya terbatas pada mereka yang dekat dengan kekuasaan.
"Perempuan yang mencalonkan itu masih mereka yang punya latar belakang yang kuat," kata Mike.
"Kita tahu lah ya mereka yang berangkat dari dinasti pastinya atau mereka yang dekat dengan circle partai politik," sambung Mike.
(idn/idn)
