.webp)
Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 merupakan pengulangan. Cak Imin berharap pemerintahan baru tidak mendiamkan hal ini.
"Saya ingin pemerintahan baru benar-benar melihat ini, tidak mendiamkan dan mengulang lagi setiap tahun dalam periode pemerintahan," ujar Cak Imin di Makkah, Sabtu (22/6/2024).
Cak Imin membeberkan sejumlah temuan Timwas DPR terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satunya adalah mengenai tenda yang melebihi kapasitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menemukan fakta jumlah jemaah dengan kapasitas tenda yang tidak sesuai. Satu orang cuma 0,8 meter, artinya 1 meter nggak nyampe. Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," jelasnya.
Wakil Ketua DPR ini juga mengungkapkan ada ketidakadilan dalam pembagian maktab. "Lalu yang kedua, ada tenda yang berlebihan, leluasa. Ini nggak adil, cara pembagian yang salah," ucapnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengusulkan agar ke depan tenda jemaah haji asal Indonesia diberi tanda dengan daftar nama jemaah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penempatan tenda oleh jemaah haji di luar jemaah RI ataupun jemaah yang tidak memiliki visa haji.
"Ke depan, tiap tenda harus ukuran per orang per nama, kayak di hotel," imbuhnya.
Selain itu, ia menyoroti masalah toilet yang, menurutnya, juga merupakan pengulangan dari tahun ke tahun. Pemerintah diminta tidak membiarkan kondisi jemaah yang mengantre berjam-jam.
"Rasio kamar mandi nggak imbang. Mengantre sampai dua jam, ada yang pingsan, kebersihan tidak terjaga. Ngapain bikin wudu pakai wastafel, harusnya wudu biasa saja," ungkapnya.
Kementerian Agama (Kemenag) selaku penyelenggara haji diminta menghitung ulang berapa rasio toilet yang dibutuhkan jemaah haji Indonesia.
"Jumlah rasionya (toilet) harus dihitung, ini semua biaya, mereka semua mengeluarkan biaya, negara mengeluarkan biaya. Lakukan negosiasi ulang, penataan ulang yang memungkinkan kenyamanan jemaah, padahal cuma dua hari," tuturnya.
Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar, yakni 241 ribu, Cak Imin menilai seharusnya Kemenag mengedepankan negosiasi yang kuat dengan Arab Saudi terkait maktab ini.
"Negara kita kuat kok, pemerintah kita besar, masa menangani begini nggak bisa, harus bisa," lanjutnya.
(mei/aud)
