Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mengusulkan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait karut-marut penyelenggaraan ibadah haji 2024. Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) mendukung DPR agar segera membentuk Pansus Haji.
Pelaksanaan ibadah haji sudah hampir rampung, banyak dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, dalam setiap penyelenggaraan hal tersebut, masih banyak kendala.
Koordinator Poros Muda NU, Ramadhan Isa, mengamati banyaknya masalah dalam penyelenggaraan haji tahun ini, mulai masalah tenda, konsumsi, hingga transportasi. Ramadhan mengatakan persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan
"Apalagi kami melihat ada indikasi jual beli kuota haji terhadap beberapa travel-travel tersebut, ini tidak bisa dibiarkan, harus dipansuskan," kata Ramadhan dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (22/6/2024).
Menurutnya, Pansus Haji adalah jalan keluar untuk menyelidiki permasalahan apa dalam penyelenggaraan haji tersebut. Tetapi, di sisi lain, masyarakat harus melihat Pansus ini untuk perbaikan ke depan.
"Jadi Pansus Haji ini jangan dianggap apa-apa politis, kampungan sekali tanggapannya. Ini untuk perbaikan agar tidak terulang masalah, kok itu lagi, itu lagi," imbuhnya.
Usulan Pansus Haji
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengemukakan banyak catatan dan temuan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas DPR hendak membahas permasalahan tersebut dalam panitia khusus (pansus).
"Banyak sekali catatan-catatan oleh timwas dan sudah diramu. Semua catatan dan temuan akan kita bahas khusus melalui panitia khusus (pansus)," kata Ketua Timwas Haji DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Makkah, Jumat (14/6).
Cak Imin mengatakan pansus akan mendalami lebih lanjut terkait temuan-temuan tersebut. Dia mengatakan penelusuran akan dilakukan terkait kesalahan manajemen agar ada perbaikan di masa depan.
"Pansus akan menelisik semua fenomena manajemen yang mengalami kesalahan dan kekurangan untuk perbaikan haji yang akan datang," katanya.
Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan salah satu masalah yang ditemukan terkait konsumsi. Dia mengatakan bahan pangan untuk jemaah RI didatangkan dari Thailand.
"Salah satunya agak mendasar bahan pokok konsumsi semua impor Thailand, padahal jumlah jemaah kita 241 ribu lebih," kata Cak Imin.
"Itu mestinya jadi kesempatan para pelaku nasional untuk mensuplai kebutuhan pangan, bukan justru impor Thailand," sambungnya.
(mei/isa)