.webp)
Kementerian Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut ada pejabat eselon I Kementerian (PPN)/Bappenas yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos). Kemensos memastikan tidak ada pejabat eselon I Kementerian PPN yang menerima bansos.
"Kemensos telah melakukan pengecekan ulang terhadap nama-nama pejabat struktural eselon I dan II Kementerian PPN, beserta para staf khusus. Dari hasil pengecekan, tidak ditemukan adanya pejabat eselon I maupun eselon II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kementerian Sosial," kata Kepala Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (21/6/2024).
Agus juga meminta, jika memang terdapat pejabat kementerian atau lembaga yang menerima bansos, dapat langsung dilaporkan ke aplikasi Cek Bansos untuk dikeluarkan sebagai penerima bansos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika terdapat orang yang tidak layak, termasuk pejabat kementerian atau lembaga apa pun atau tidak mau menerima bansos, seharusnya dapat melapor ke daerah dan atau menyanggah dirinya sendiri melalui aplikasi Cek Bansos," ujar Agus.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili, menekankan Kemensos telah melakukan pengecekan data penerima bansos. Dia juga meminta, jika terdapat pejabat kementerian atau lembaga menerima bansos, segera dilaporkan dengan melampirkan nama penerima bansos tersebut.
"Jadi kami sudah melakukan scanning nama-nama orang. Ini bukan yang pertama kalinya Pak Suharso ngomong hal serupa. Sudah ketiga kalinya. Pertama 2021, kedua 2023, yang ketiga sekarang," terang Suhadi.
"Jadi gini, kita tidak pernah tahu siapa. Sekali lagi, tidak tahu siapa. Karena nggak pernah, Pak Suharso tidak pernah menyebut nama siapa pun mulai 2021 itu. Kita hanya tahu (dari) nama-nama, karena kita scan itu kan by nama. Namanya apakah itu, kita nggak pernah tahu. Makanya sudah, daripada ada perdebatan, lebih baik sebutkan saja. Nanti juga kita tahu siapa yang usulkan nama itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) demi mewujudkan satu data menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Regsosek di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/6), dia mengatakan saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran.
Salah satunya yang terjadi, kata Suharso, pejabat eselon I di kementeriannya malah menerima bansos. "Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, kan aneh. Sampai sekarang masih terima saya kira. Dan dia berikan kepada yang lebih berhak. Dan mudah-mudahan, sekali lagi, dengan adanya Regsosek ini, kita bisa tepat," bebernya.
(aud/aud)
