Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan citra positif KPK berada di posisi terbawah dari delapan lembaga yang disurvei. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hasil itu tidak mengejutkan jika merujuk kinerja KPK beberapa waktu terakhir.
"Melihat hasil survei Litbang Kompas terbaru, posisi KPK dalam persepsi publik tentu bukan hal yang mengejutkan jika melihat rekam jejak kinerja KPK selama setidaknya lima tahun terakhir," kata peneliti ICW Diky Anandya kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).
Diky mengatakan kondisi citra positif KPK yang masih terendah dari lembaga lain di Indonesia tetap memprihatinkan. Dia menilai sebagai lembaga yang didirikan untuk memberantas korupsi, citra KPK seharusnya berada terdepan di mata publik.
"Saya yakin tidak pernah terbersit sedikitpun melihat KPK sejak lembaga antirasuah ini berdiri, citranya lebih buruk ketimbang institusi kepolisian, bahkan DPR mengingat masih maraknya korupsi politik belakangan waktu terakhir," katanya.
ICW mengatakan revisi UU KPK yang dilakukan pemerintah juga berdampak pada kinerja KPK. Revisi itu dinilai berdampak pada terpangkasnya kewenangan hingga dianggap menjadi pelemahan KPK sebagai lembaga antirasuah.
ICW juga menyoroti deretan sosok bermasalah secara hukum dan etik yang pernah menjabat komisioner KPK. Dia menyinggung kasus pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri menjadi puncak merosotnya kepercayaan publik kepada KPK.
"ICW meyakini bahwa penurunan citra publik kepada KPK bermuara pada disorientasi politik hukum pemerintah dengan memangkas kewenangan KPK melalui revisi UU, dan memperlemah lembaga antirasuah ini dengan memasukkan sejumlah komisioner yang bermasalah. Puncaknya adalah ketika Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi," ujar Diky.
"Keduanya terbukti secara konkrit telah menghilangkan legitimasi KPK sebagai center of excellence dalam pemberantasan korupsi," sambungnya.
Lebih lanjut ICW meminta kinerja KPK lima tahun terakhir ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah. ICW mendesak pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama bagi pemerintahan mendatang.
"Ini juga perlu menjadi beban yang harus ditanggung oleh pemerintahan selanjutnya dengan memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi menjadi agenda prioritas yang harus segera dibenahi," jelas Diky.
Citra KPK di Versi Litbang Kompas
Litbang Kompas merilis survei terkait citra lembaga negara. Survei ini menunjukkan citra positif KPK meningkat, namun masih berada di posisi terbawah dari delapan lembaga yang disurvei.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Survei digelar pada 27 Mei-2 Juni 2024.
Tingkat kepercayaan metode tersebut 95% dan margin of error plus minus 2,83%. Kesalahan di luar penarikan sampel masih bisa terjadi. Litbang Kompas menyatakan survei ini sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas.
Hasil survei tersebut menunjukkan citra baik dan buruk dari delapan lembaga. Hasilnya, citra baik KPK meningkat menjadi 56,1% jika dibandingkan survei serupa pada Desember 2023.
Meski demikian, angka tersebut merupakan yang terendah jika dibanding citra baik tujuh lembaga lain. Berikut hasil survei citra lembaga negara versi Litbang Kompas:
TNI
Baik 89,4%
Tidak tahu 7,3%
Buruk 2,9%
Polri
Baik 73,1%
Tidak tahu 4,4%
Buruk 22,5%
DPD
Baik 68,6%
Tidak tahu 15,7%
Buruk 15,7%
Kejaksaan
Baik 68,1%
Tidak tahu 20%
Buruk 11,9%
Mahkamah Agung
Baik 64,8%
Tidak tahu 18,7%
Buruk 16,5%
DPR
Baik 62,6%
Tidak tahu 8,9%
Buruk 28,5%
Mahkamah Konstitusi
Baik 61,4%
Tidak tahu 19,3%
Buruk 19,3%
KPK
Baik 56,1%
Tidak tahu 10,5%
Buruk 33,4%
(ygs/lir)