.webp)
Litbang Kompas merilis hasil survei terkait kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya, sebanyak 75,6 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Survei ini dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error kurang lebih 2,83 persen.
Hasil survei menunjukkan 75,6 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan 24,4 persen responden tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf ini naik dari hasil survei Desember 2023, yakni 73,5 persen. Sedangkan tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf pada Desember 2023 turun dari 26,5 persen.
Berikut hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di berbagai bidang:
1. Politik dan Keamanan
- 85,5% responden puas
- 14,5% responden tidak puas
2. Hukum:
- 57,4% responden puas
- 42,6% responden tidak puas
3. Ekonomi:
- 65,1% responden puas
- 34,9% responden tidak puas
4. Kesejahteraan Sosial:
- 82% responden puas
- 18% responden tidak puas
Adapun hasil survei Litbang Kompang membeberkan lima alasan responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Di posisi atas, sebanyak 21,7 persen responden beralasan karena sering mendapatkan bansos (Jamkesmas, BPT, PKH). Berikut hasil survei alasan kepuasan responden:
Lima Alasan Responden Puas terhadap Pemerintah Jokowi:
1. Sering mendapatkan Bansos (Jamkesmas, BLT, PKH): 21,7 persen
2. Kinerja yang ditunjukkan baik: 16,3 persen
3. Kepemimpinan yang merakyat: 11,1 persen
4. Pembangunan merata sampai desa: 10,9 persen
5. Pembangunan yang masif (Infrastruktur, fasilitas umum, dll): 10,5 persen
Lima Alasan Responden Tidak Puas terhadap Pemerintah Jokowi:
1. Bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran: 3,9 persen
2. Ekonomi belum stabil/sulit mendapatkan pekerjaan: 3,7 persen
3. Harga kebutuhan pokok/sembako mahal: 3,5 persen
4. Tidak konsisten dengan janji kampanye: 1,3 persen
5. Penanganan korupsi belum tegas: 0,9 persen
Simak juga 'Jokowi Bantah soal Wacana Korban Judi Online Dapat Bansos':
