.webp)
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto menilai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 sangat politis. Yandri melihat waktu yang terbentur masa reses anggota DPR.
"Saya kira kalau Pansus, itu dari sisi waktu udah gak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses. Jadi itu sangat politis," ujar Yandri saat diwawancara di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Rabu (19/6/2024).
Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan masa jabatan DPR sekarang juga akan segera habis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masa reses sampai 17 Agustus, setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang," ucap politisi PAN ini.
Karena itu, ia menilai isu Pansus yang dihembuskan timwas Haji DPR baru-baru ini cenderung politis. Ia mngatakan yang menggaungkan isu Pansus ini tidak mengerti tentang masalah perhajian.
"Jadi menurut saya isu Pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, baru ngomong," kata Yandri.
Yandri menilai yang menggaungkan pansus terlalu mencari-cari masalah.
"(Mereka) terlalu cari-cari masalah dan tadi sangat politis. Makanya saya yang pertama menyampaikan saya tidak setuju dengan Pansus," ucap dia.
Menurut Yandri, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.
"Cukup melalui Raker, Panja atau FGD. Karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan," kata Yandri.
"Nah kalau kita ribut masalah politis ini apa? Terus apa yang mau dipansuskan?," jelas dia.
Yandri juga merasa heran dengan masalah haji yang disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jamaah. Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter.
"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti gak itu yang ngomong masalah haji," kata Yandri.
Sebelumnya, Ketua Timwas Haji DPR Muhaimim Iskandar menyatakan banyak catatan dan temuan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas DPR hendak membahas permasalahan tersebut dalam panitia khusus (pansus).
"Banyak sekali catatan-catatan oleh timwas dan sudah diramu. Semua catatan dan temuan akan kita bahas khusus melalui panitia khusus (pansus)," katanya.
(ern/aik)
