Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan hadirnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila merupakan tonggak penting dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Menurut Bamsoet, aturan tersebut dapat memastikan hubungan industrial antara pemerintah, buruh dan pengusaha berjalan sesuai nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Untuk memajukan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif, dibutuhkan hubungan industrial yang harmonis. Karenanya sebagus apapun peraturan yang dibuat, hanya bisa dirasakan manfaatnya apabila diimplementasikan secara tepat. Peraturan yang sudah bagus, jangan hanya berakhir di atas meja kerja saja, tanpa diterapkan dalam kehidupan nyata," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama SOKSI, di Jakarta. Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan selama satu dekade terakhir, Indonesia telah menunjukan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Dia menyebut RI berhasil mengatasi berbagai tantangan global, salah satunya pandemi COVID-19. Kondisi pandemi dinilainya sempat membuat pertumbuhan ekonomi terkontraksi selama empat kuartal pada periode tahun 2020-2021.
Hal ini menyebabkan perekonomian terjerembab dalam jurang resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 mencapai lebih dari 7 persen, dan untuk pertama kalinya semenjak krisis moneter 1998, Indonesia mengalami penurunan PDB hingga minus 3,49 persen.
"Melalui semangat gotong royong, akhirnya kita bisa melakukan titik balik kebangkitan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021, dimana pertumbuhan ekonomi melonjak hingga mencapai 7.07 persen. Sepanjang tahun 2022 dan 2023 hingga triwulan pertama 2024, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5 persen. Dengan pertumbuhan yang stabil, Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2024 turun hingga mencapai angka 4,82 persen," jelas Bamsoet.
Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia menyoroti terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini. Bamsoet menegaskan masalah ini harus diatasi demi memaksimalkan potensi kalangan muda.
Diketahui data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak hampir 10 juta atau sekitar 22,25 persen generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan, baik kegiatan di pekerjaan, pendidikan, maupun training/pelatihan.
"Jika data Gen Z ditambah kelompok usia 25-29 tahun, maka terdapat 66 persen kalangan muda yang tidak memiliki kegiatan. Artinya, 2 dari 3 kaum muda produktif berusia di bawah 30 tahun justru sedang menganggur atau tidak memiliki kegiatan," pungkas Bamsoet.
(ncm/ega)