Komnas HAM Sangkal Berstandar Ganda Soal Operasi di Poso

Jakarta - Komnas HAM mendukung operasi pencarian DPO pelaku kekerasan di Poso demi penegakan hukum. Namun di sisi lain, Komnas HAM mempersoalkan penangkapan tersebut. Apakah ada standar ganda?"Tidak ada standar ganda, melainkan fungsi kontrol Komnas HAM terhadap aparat," ujar Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara.Hal itu disampaikan Abdul Hakim usai bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Sutanto membahas dugaan pelanggaran HAM oleh polisi dalam operasi penanganan konflik Poso di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (7/2/2007).Fungsi kontrol itu, lanjut dia, akan membuat polisi lebih profesional dan akuntabel. "Karena Polri dan Komnas HAM rujukannya sama, yaitu kedaulatan negara hukum Indonesia," imbuh Abdul Hakim.Meski demikian, dia mengatakan tidak akan membawa kasus kekerasan aparat di Poso ke pengadilan. Sebab Komnas HAM tidak berada dalam posisi membawa masalah itu ke meja hijau.Wakil Ketua Komnas HAM Zumrotin K Susilo mengatakan pertemuan Komnas HAM dengan Kapolri telah memperkaya informasi dalam pengawasan peran Polri."Komnas HAM mendukung operasi terhadap daftar DPO, tapi dalam penangkapan ini, penegakan HAM harus tetap diutamakan," kata Zumrotin.Banyak hal yang menjadi contoh, imbuhnya. Dicontohkan dia, adanya penyiksaan setelah penangkapan. Selain itu, ada juga penangkapan petugas rumah sakit. Padahal ada protab yang berbeda tentang bagaimana polisi menghadapi petugas kesehatan."Ada yang ditangkap, dan dikembalikan mati. Ini juga sedang diproses. Ada juga kekerasan saat pemeriksaan, ini yang harus kita ketahui, apa saja yang sudah dilakukan kepolisian dari temuan-temuan Komnas HAM itu," papar Zumrotin.Kini Komnas HAM telah mendapatkan langkah-langkah yang diambil kepolisian dalam menghadapi pelaku kekerasan Poso. "Kita juga tahu saat ini sudah ada 4 polisi yang sedang diproses karena melanggar protab," tandasnya. (nvt/nal)