Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) perlu membenahi penyelenggaraan haji 2024. Timwas menilai pelayanan terhadap jemaah haji tak sesuai tagline 'ramah lansia'.
"Dari pemantauan Timwas kita perlu membenahi sistem penghajian ini yang adanya di Komisi VIII DPR yaitu Kementerian Agama mitra kita," ujar anggota Timwas Haji DPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Ina Amania, kepada wartawan di Mina, Arab Saudi, Senin (17/6/2024).
Ina mengungkapkan Timwas menemukan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), salah satunya tenda jemaah haji RI yang tak sesuai maktabnya.
"Banyak ditemukan ketika kami pengawasan di Mina, tenda-tenda itu tidak sesuai dengan maktab yang disuratkan," ucapnya.
"Contohnya, ketika maktab untuk daerah Trenggalek atau Cirebon tiba-tiba haknya yang Cirebon atau Trenggalek itu hari kedua harus diusir karena katanya ini milik orang lain," tambahnya.
Persoalan tersebut, kata dia, seharusnya dapat diantisipasi oleh Kemenag supaya hak-hak jemaah terpenuhi.
"Hal-hal ini semestinya tidak terjadi, pertama sudah diantisipasi, sudah dijaga dan sudah diprioritaskan mana yang mendapatkan haknya. Jadi pemerintah harus memperbaiki sistem yang ada sekarang," ujarnya.
Selanjutnya Timwas menyoroti makanan jemaah yang tak ramah lansia. Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga 'Saat Menag Klaim Tak Ada Keluhan Jemaah soal Pelayanan Ibadah Haji':
(mei/taa)