.webp)
"Banyak ditemukan ketika kami pengawasan di Mina, tenda-tenda itu tidak sesuai dengan maktab yang disuratkan," kata Anggota Timwas ekaligus Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Ina Amania, kepada wartawan di Mina, Minggu (16/4/2024).
Akibatnya, banyak jemaah yang terusir karena hak-haknya tidak terpenuhi. Ina mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) Seharusnya mengantisipasi hal ini sejak awal.
"Contohnya, ketika maktab untuk daerah Trenggalek atau Cirebon tiba-tiba haknya yang Cirebon atau Trenggalek itu hari kedua harus diusir karena katanya ini milik orang lain," ujarnya.
"Hal-hal ini semestinya tidak terjadi, pertama sudah diantisipasi, sudah dijaga dan sudah diprioritaskan mana yang mendapatkan haknya," tambahnya.
Temuan Timwas Akan Dievaluasi
Sebelumnya,Komisi VIII DPR RI dan seluruh stakeholder pengawas eksternal telah melakukan pengamatan atas seluruh proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, kepada wartawan di Makkah, Minggu (16/4).
Ashabul mengatakan temuan-temuan tersebut akan dievaluasi sebagai bahan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan haji di tahun yang akan datang.
"Saya berharap, seluruh temuan-temuan dari Tim Pengawas akan menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan haji di tahun yang akan datang," imbuhnya.
Dalam pertemuan dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Arafah, pada Sabtu (15/6) kemarin, Ashabul menyampaikan terima kasih kepada Kemenag.
"Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam hubungan mitra kerja ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pada seluruh penyelenggara ibadah haji," katanya.
Simak juga Video: Jemaah Haji Mulai Melakukan Lempar Jumrah
(mea/aik)
