Muhaimin: Pemindahan Ibukota Maksimal 15 Tahun Lagi

Jakarta - Wacana pemindahan ibukota negara terus bergema di DPR. Ibukota harus pindah maksimal 15 tahun lagi. Jakarta sudah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai ibukota negara."Jakarta terlalu crowded, harus ada pemindahan ibukota. Soal di mananya, biar dikaji oleh ahlinya," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam diskusi perbaikan tata ruang di Sekretariat FKB, Gedung DPR, Senayan, Rabu (7/2/2007).Menurutnya, ibukota harus dipisahkan fungsinya dari pusat pemerintahan dan bisnis seperti yang dilakukan di negara maju. Karena dengan itu, pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal.Pernyataan Muhaimin didukung anggota FPAN Muhammad Najib. Menurutnya, wacana pemindahan harus didukung semua pihak karena kondisi di Jakarta tidak mungkin lagi dipertahankan. Namun dia mengingatkan supaya wacana itu dikaji lebih mendalam lagi."Pemindahan ibukota itu niscaya, tapi jangka panjang, setelah dilakukan pengkajian," katanya.Sementara pakar tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, banjir besar yang melanda Jakarta setiap 5 tahun sekali karena menipisnya area penyerapan air untuk pembangunan mal dan real estate.Untuk mengembalikan fungsi lahan itu, harus ada ketegasan dari pemerintah DKI dalam memberikan izin menggunakan lahan dan penegakan hukum.Di tempat yang sama, Dirjen Tata Ruang PU Dardiri menyatakan, untuk menghindari banjir, harus ada perbaikan drainase total. Selain itu juga perlu diupayakan pembangunan taman-taman di masing-masing kelurahan, minimal di 2 lokasi."Pembangunan taman ini berfungsi untuk penampung air saat hujan dan penyedia air saat kemarau," ujarnya.Selain pemindahan ibukota, Muhaimin menambahkan, penanganan banjir harus segera dilakukan pemerintah pusat dan DKI, tidak boleh ada saling lempar tanggung jawab."Agar korban tidak terus berjatuhan, segera tuntaskan proyek banjir kanal timur. DPR siap bantu alokasi APBN-nya," kata dia. (umi/sss)