.webp)
Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online telah dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berikut adalah enam fakta mengenai Satgas Pemberantasan Judi Online.
Fakta-fakta ini dikumpulkan dari pemberitaan detikcom hingga Sabtu (15/6/2024) petang.
1. Keppres diteken Jokowi 14 Juni
Satgas Pemberantasan Perjudian Daring resmi dibentuk lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024. Keppres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut Satgas," bunyi pasal 1 Kepres 21/2024 yang dilihat detikcom, Sabtu (15/6/2024).
2. Tugas
Satgas ini dibentuk untuk memberantas judi online yang kian meresahkan masyarakat. Ada tiga poin yang ditetapkan sebagai tugas Satgas.
Dalam pasal 4 Keppres Satgas ini tertulis tugas Satgas secara umum sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien;
b. Meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring; dan
c. Menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.
Halaman selanjutnya, ketua hingga anggota:
3. Ketua
Satgas ini diketui oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), yakni Hadi Tjahjanto. Kemudian Ketua Harian Penegakan Hukum adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum adalah Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada.
4. Anggota
Selain beranggotakan Ketua Menkopolhukam, Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri, dan Wakil Ketua Harian Kabareskrim, anggota lainnya yakni Wakil Ketu Satgas yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Harian Pencegahan Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Wakil Ketua Harian Pencegahan dijabat Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo yakni Usman Kansong.
Dalam satgas itu ada anggota bidang pencegahan, yakni sejumlah stakeholder terkait, dari Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapun anggota bidang penegakan hukumnya ada dari Kemenko Polhukam, Kominfo, Kejaksaan Agung, BIN, BSSN, hingga OJK.
 Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (Taufiq/detikcom) |
5. Bertugas sampai akhir tahun
Dalam pasal 13, dijelaskan masa kerja Satgas yakni berlaku sejak keppres ini ditetapkan Jokowi hingga Desember 2024. Meski begitu, masa kerja Satgas dapat diperpanjang dengan Kepres baru.
Berikut bunyi pasal 13:
Pasal 13
(1) Masa kerja Satgas mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
(2) Masa kerja Satgas dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden.
Halaman selanjutnya, gandeng Interpol:
6. Gandeng Interpol
Sebelum Keppres diteken Jokowi, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan Satgas Judi Online akan bekerja sama dengan pihak Interpol. Hadi menyebut langkah ini untuk mencegah server judi online luar negeri masuk ke Indonesia.
"Dalam minggu ini sudah akan ada tindakan dan kami akan juga sampaikan ke media, apa keberhasilan dan apa yang belum kita lakukan. Dan perlunya kita bekerja dengan Interpol, dengan Kemenlu," ungkap Hadi kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
"Untuk bisa memfasilitasi agar server-server yang ada di luar sana bisa tidak mengakomodasi kepentingan judi online dari Indonesia, kita akan melakukan kerja sama," imbuh dia.
