DPR Minta Pemerintah Hati-hati Memekarkan Wilayah

Jakarta - Pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota sering diikuti konflik kecemburuan dan ekonomi. Pemerintah pun diminta lebih berhati-hati saat memekarkan wilayah."DPR dan presiden berkordinasi agar lebih berhati-hati. Pemekaran wilayah bukan untuk kepentingan sekelompok orang, tapi untuk kemakmuran rakyat," ujar Ketua DPR Agung Laksono.Hal itu disampaikan Agung usai bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (7/2/2007).Menurut politisi Partai Golkar ini, pemekaran provinsi, kabupaten/kota perlu diperhitungkan cepat. Beberapa unsur seperti izin DPRD, pemprov induk, serta kondisi sosial politik dan budaya perlu diperhatikan."Perlu grand design untuk menjawab tantangan pemekaran wilayah. Bukan untuk distop, tapi diarahkan untuk mempercepat kemakmuran," kata pria kelahiran 23 Maret 1949 ini.Sementara terkait wacana perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat, Agung menjelaskan, hal itu hanya bisa dilakukan dengan mengubah undang-undang pembentukan provinsi tersebut. (ken/sss)