Biar Adil, Polri di Bawah Depdagri

ADVERTISEMENT

Gus Dur:

Biar Adil, Polri di Bawah Depdagri

- detikNews
Rabu, 07 Feb 2007 01:17 WIB
Jakarta - Biar adil, sebaiknya Polri di bawah Depdagri. Masalahnya, TNI di bawah menteri, sementara Polri di bawah Presiden. Harusnya sama-sama.Demikian diusulkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam jumpa pers di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2007)."Kapolri tidak bersedia di bawah departemen, itu pantas. Kan Polri saat inisudah enak. Tapi mestinya di departemen, alasannya harus sama-sama antaraTNI dan Polri. Masa satu di bawah Presiden, satu lagi di bawah menteri,"ujar Gus Dur.Posisi Polri yang saat ini dibawah presiden, menurut Gus Dur, sangat mengkhawatikan. Polri bisa bertindak sendiri, tanpa koordinasi dengan departemen terkait.Lebih jauh, Gus Dur menyarankan agar kewenangan Polri dipangkas, tersisa hanya bidang keamanan dan ketertiban. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan diberikan sepenuhnya kepada kejaksaan."Polisi itu tidak ada urusan dengan penyelidikan dan penyidikan. Itu urusan kejaksaan. Ini tumpang tindih, polisi itu soal keamanan saja," kata Gus Dur.Setelah dipangkas kewenangannya itu, Polri akan lebih cocok di bawah Depdagri. Sementara TNI di bawah Dephan yang menangani pertahanan negara. "Jadi kalau mau di bawah presiden ya, harus dua-duanya, biar jelas," tandas Gus Dur.Untuk diingat, pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dilakukan saat Gus Dur menjadi presiden. ABRI menghilang, tinggal TNI dan Polri yang berdiri sendiri-sendiri.Pada saat itu sempat muncul polemik, apakah Polri langsung di bawah presiden atau di bawah departemen. Akhirnya UU mengatur Polri langsung dibawahi presiden.Kali ini, perdebatan lama itu muncul lagi. Dalam RUU Keamanan Nasional, muncul usulan Polri ditaruh di bawah departemen. Pro-kontra belum selesai.

(zal/aba)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT