.webp)
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyindir Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang curhat soal kewenangan lembaganya terkait anggaran prioritas yang disalahgunakan oleh kementerian atau lembaga. Dolfie menyindir Bappenas tak berani menghapus anggaran karena harus menghadapi ketua umum partai.
Suharso awalnya menyampaikan banyak daerah yang menggunakan anggaran tak sesuai dengan prioritas. Dia mencontohkan ada anggaran dengan judul revolusi mental, tetapi yang tertera di sana pembelian motor trail.
"Jadi kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik. Jadi kami mengerti, tapi nggak bisa bergerak. Jadi mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki. Saya nggak lihat soal itu karena pada akhirnya anggarannya tidak di kami. Kami alokasi, tapi anggarannya tidak di kami," ujar Suharso dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami cuma ya alokasi, kadang K/L (kementerian/lembaga) itu bicara dengan Kemenkeu mereka mendapatkan lebih dan tidak dilaporkan lagi kepada kami bahwa mereka itu nambah berapa dapat berapa dan seterusnya," sambungnya.
Dolfie kemudian memotong pernyataan Suharso. Dia mempertanyakan di mana proses penajaman anggaran dilakukan jika bukan di Bappenas.
"Boleh merespons sedikit, kalau bukan di Bappenas lalu di mana, Pak? Penajaman dari kementerian-kementerian lembaga itu dilakukan?" katanya.
Dolfie mengatakan semestinya Bappenas bisa menyaring anggaran yang tak sesuai dengan tujuan awal. Dia menyindir Suharso tak berani karena harus menghadapi ketum-ketum partai.
"Memang yang dihadapi Bapak, ketua umum, ketua umum. Nah, itu yang jadi sulit, nggak berani menghapus," ungkapnya.
"Nggak juga Pak, nggak juga," jawab Suharso.
Dia menjelaskan, laporan anggaran yang masuk ke pihaknya itu berjumlah ribuan. Suharso berjanji tak memberi toleransi terkait penggunaan anggaran yang tak sesuai di masa depan.
"Kemarin masih ada toleransi, kita ingin ke depan zero tolerance untuk soal begini. Kalau ini zero tolerance dan didukung, silakan. Kadang-kadang teman-teman dari komisi lain pun itu nyeruduk ke tempat kami, Pak, 'Kenapa kok menterinya nggak dapat?" tutur Suharso.
"Malah kita belum pernah nyeruduk ke kementeriannya Pak Harso ini, yang lain sudah nyeruduk, Pak, kita nggak pernah nyeruduk," ujar Dolfie.
