.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya untuk memberikan kemudahan penerbitan nomor induk berusaha (NIB) untuk pelaku UMKM. Hal itu bertujuan agar UMKM bisa mengakses layanan perbankan dan koperasi secara legal.
"Untuk menurunkan kemiskinan dan menurunkan pengangguran, satu sektor yang paling strategis dan penting adalah usaha kecil, mikro, bahkan supermikro agar usahanya bergairah dan bisa naik kelas," ujar Sekda Jabar Herman Suryatman dalam keterangan tertulis, Kamis (13/6/2024).
Dia mengatakan langkah itu juga bertujuan agar menciptakan ekosistem yang produktif. Sehingga beragam potensi yang dimiliki oleh UMKM bisa dimaksimalkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tugas pemerintah adalah menciptakan atmosfernya, menciptakan ekosistemnya. Salah satunya kita akan support legalitas usaha dari UKM khususnya yang mikro dan super mikro itu. Ya, salah satunya nomor induk berusaha, atau izin usaha untuk yang risiko rendah ini," ujar Herman.
Hal itu diungkapkan olehnya saat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat dan kepala DPMPTSP 27 kabupaten dan kota di Jabar menandatangani Pakta Integritas untuk UMKM di Gedung Sate Bandung, Rabu (12/6/2024).
Herman menuturkan realisasi penerbitan NIB bagi para pelaku UKM di Jabar sampai 2023 mencapai 1,4 juta NIB. Pemprov Jabar menargetkan 2024 bisa terbit 1 juta NIB, sehingga bisa tembus akhir 2024 bisa 2,4 juta NIB.
"Insyaallah tahun depan kita hajar kembali 1,6 juta sehingga kami targetkan 2025 semua usaha kecil mikro super mikro sudah mendapat legalitas izin usaha," jelasnya.
"Saya kira ini dampaknya akan sangat luar biasa. Karena yang mikro, super mikro, dia akan bankable nantinya, dia akan mulai akses pendanaan pembiayaan formal, dia akan ke bank, ke koperasi, ke bank syariah tentu di Jawa Barat ini kan ada di semua kabupaten/kota," tambahnya.
Menurutnya, kemudahan ke pembiayaan legal menjadi solusi agar pelaku usaha kecil tidak lagi terjerat pinjaman online ilegal, apalagi bank emok atau rentenir.
Herman menegaskan Pemprov Jabar bersama pemda kabupaten dan kota akan bahu- membahu memfasilitasi terbitnya 1 juta NIB di 2024. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas usaha, pelaku UKM, usaha mikro, dan super mikro.
Sebagai dukungan, saat ini, Pemprov Jabar sedang merancang desain skema kredit yang sangat murah dan mudah diakses.
"Sehingga setelah NIB-nya kita fasilitasi berikutnya skema pembiayaannya, kita berikan akses yang mudah dan murah, lalu pelatihannya akan didesain sedemikian rupa dengan BLK (Balai Latihan Kerja), tentu dengan pemerintah pusat bahu- membahu," tutur Herman.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani menyatakan siap mendukung DPMPTSP di 27 kabupaten dan kota untuk dapat penerbitan NIB ini.
"Kami akan berikan dukungan yang maksimal untuk mereka bisa menerbitkan NIB untuk para pelaku UKM," tutup Nining.
(akd/ega)
