.webp)
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengajukan penambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk penegakan hukum, pelayanan hukum, hingga pembentukan regulasi.
Hal itu disampaikan Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024). Adapun untuk pagu indikatif TA 2025 sebesar Rp 21,20 triliun.
"Kita usulkan pagu sebelumnya dalam surat kita 26,9 triliun. Tapi pagu indikatif tahun 2025 kita memperoleh 21,2 triliun. Jadi ada peningkatan sekitar Rp 2,5 triliun," kata Yasonna dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dari selisih itu, jika kita bandingkan dengan anggaran 2024 ke 2025, ada penambahan sekitar Rp 2,5 triliun," tambahnya.
Yasonna membeberkan kenaikan itu juga dialokasikan dalam berbagai program yang akan dijalankan Kemenkumham. Berdasarkan jenis belanja, semua alokasi anggaran juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali belanja dukungan tugas pokok dan fungsi (tusi).
Lebih lanjut, dia mengatakan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 sebesar Rp 8 triliun. Sedangkan di pagu indikatif diminta Rp 8,3 triliun atau ada penambahan Rp 341 miliar.
"Kalau target PNBP kita, kalau tahun 2024 ada Rp 8 triliun. nah kita di pagu indikatif diminta Rp 8,3 triliun. Jadi kita penambahan Rp 341 miliar," tuturnya.
(ial/eva)
