.webp)
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah menyampaikan pagu indikatif untuk 2025 pihaknya baru terpenuhi 10 persen dari jumlah yang diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Irvansyah juga mengatakan tunjangan kinerja yang didapat pihaknya paling rendah daripada kementerian atau lembaga pemerintah yang lain.
Hal tersebut disampaikan Irvansyah dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2024). Ia mengatakan Bakamla memiliki anggaran pagu indikatif sebesar Rp 1.084.718.325,00 di 2025.
"Pagu Bakamla RI pada tahun 2025 menjadi Rp 1.084.718.325,00 (triliun), walaupun usulnya lebih kurang Rp 10,85 triliun. Sehingga dari total baru terpenuhi baru sekitar 10 persen pada pagu indikatif 2025," kata Irvansyah dalam rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Istilah 'pagu indikatif' bermakna ancar-ancar pagu anggaran sebagai pedoman penyusunan rencana kerja. Lantaran hal itu, Bakamla RI mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 5.748.004.371,00 (triliun) di 2025. Anggaran itu salah satunya digunakan untuk pengamanan dan penyelamatan laut sebesar Rp 5.435.619.524.
"Yang kedua, peningkatan informasi hukum dan kerja sama dan keamanan laut dengan nilai Rp 307.684.847,00 (miliar)," ujar Irvansyah.
Irvansyah menyebut anggaran lain digunakan untuk program dukungan manajemen, yaitu peningkatan atau pengadaan material sarana prasarana dan manajemen dengan nilai Rp 4.700.000.000,00 (miliar). Ia menyebut markas besar Bakamla RI juga masih bersifat pinjam pakai.
"Kemudian ada 1.354 personel dengan tingkat tunjangan kinerja sebesar 47 persen. Mohon maaf, ini termasuk tunjangan kinerja yang terendah dari seluruh kementerian dan lembaga," ujar Irvansyah.
Ia mengatakan pihaknya tengah melakukan proses penyesuaian tunjangan kinerja mencapai 60 persen. Bakamla meminta adanya penyetaraan tunjangan kinerja.
"Saat ini Bakamla RI dalam proses penyesuaian peningkatan tunjangan kinerja menuju 60 persen, tapi ini juga masih terendah, Pak, 60 persen, dan sudah sampai pada tahap permohonan paraf perpres dari menteri yang terkait," ujar Irvansyah.
Irvansyah menduga tunjangan kinerja diturunkan lantaran ada dosa masa lalu yang belum terselesaikan. Ia menyebut hal itu berdampak ke anggota Bakamla generasi selanjutnya.
"Sampai dengan saat ini tunjangan kinerja Bakamla pada posisi 47 persen dalam proses penyelesaian menjadi 60 persen dan saat ini proses sampai dengan paraf draf perpres oleh menteri terkait. Mungkin tahun depan kami izin permohonan untuk disetarakan, Pak, dengan semua," ujar Irvansyah.
"Kelihatannya, sebelum-sebelumnya ini memang diturunkan tunjangan kinerja karena ada dosa-dosa masa lalu. Jadi yang dihukum kami-kami generasi berikutnya. Kami mohon dukungannya," imbuhnya.
(dwr/dnu)
