.webp)
Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Panglima TNI, KSAD, KSAU, hingga KSAL. Rapat membahas soal evaluasi anggaran 2024 hingga pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025.
Rapat digelar di gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Terlihat mendampingi Wakil Ketua Komisi I, Utut Adianto.
Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya Erwin S Aldedharma.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komisi I telah menerima surat dari Sekjen Kementerian Pertahanan nomor B/1013/6/2024 tanggal 5 Juni 2024 penyampaian delegasian undangan rapat kerja dalam suratnya menjelaskan bahwa Menhan mendelegasikan Wakil Menteri Pertahanan untuk menghadiri undangan rapat kerja bersama Komisi I pada hari ini 13 Juni 2024," kata Meutya dalam rapat.
Meutya mengatakan Menhan Prabowo Subianto tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tanggap darurat Gaza 'Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza' di Yordania. Komisi I memberikan dukungan terkait hal itu.
"Konfirmasi kehadiran undangan rapat kerja bahwa Kepala Staf Angkatan Laut tidak dapat mengikuti rapat dikarenakan melaksanakan ibadah haji dan diwakili oleh Wakil Kepala Staf AL. Jadi seluruh kehadiran telah sah, dokumen telah kita kita periksa, rapat akan kita buka," ujar Meutya.
Kendati demikian, lantaran rapat membahas anggaran Kemhan berserta TNI yang kaitannya dengan alutsista, akhirnya diputuskan secara tertutup. Meutya meminta persetujuan terkait hal itu.
"Karena rapat ini bersifat anggaran, yang tentunya menyangkut alutsista, maka rapat ini biasanya dilakukan secara tertutup. Dari pimpinan tetap akan menawarkan kepada pemerintah apakah rapat ini perlu dilakukan dengan sifat tertutup?" ujar Meutya yang disetujui peserta rapat.
"Baik, saya rasa cukup dengan demikian saya meminta persetujuan untuk membuka rapat dengan sifat tertutup," imbuhnya.
(dwr/rfs)
