Reformasi Birokrasi, Kebutuhan Rakyat dan Birokrat

Den Haag - Jika birokrasi diperbaiki, setiap birokrat dan masyarakat akan memperoleh manfaat. Reformasi ini adalah kebutuhan bersama.Prof. Dr. Eko Prasojo menyampaikan hal itu dalam telediskusi dengan ISTECS Belanda (28/1/2007) lalu. Telediskusi yang dipandu Hayanul Haq (Universitas Utrecht) digelar sebagai wujud keprihatinan ISTECS Belanda atas efisiensi dan efektifitas kinerja PNS saat ini.Eko, profesor termuda UI dan penasehat Menpan, memandang penting untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai gerakan nasional, gerakan moral bagi setiap pejabat dan setiap PNS, agar bisa terwujud secepatnya.Sebelumnya dikatakan, bahwa daripada menyeleweng dan dimanfaatkan oleh tangan-tangan kekuasaan, kebocoran uang negara yang begitu besar sebenarnya bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan para birokrat secara legal. Birokrat dan rakyat sama-sama mendapatkan manfaat. "Karena birokasi yang abu-abu seperti sekarang ini sebenarnya menguntungkan parpol tertentu saja. Itu sebabnya kenapa parpol tersebut tidak terlalu happy dengan reformasi birokrasi, karena tentu saja akan banyak hal-hal yang hilang, jika reformasi birokrasi ini menjadi gerakan nasional dan berhasil," kata Eko.Dia mengungkapkan, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara saat ini sudah ada sejumlah rencana reformasi yang sedang disiapkan, terutama terkait dengan perubahan paradigma, budaya dan mindset birokrasi. "Sekarang ini sedang disiapkan RUU Administrasi Pemerintahan yang kalau di Belanda disebut Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)," ujar Eko, seraya menambahkan bahwa RUU ini menjadi dasar perubahan hubungan antara pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan.Melalui RUU tersebut diharapkan ada satu perubahan birokrasi sebagai entitas pelayanan dan bukan sebagai alat kekuasaan.Juga sedang disosialisasikan pakta integritas, bagaimana setiap penyelenggara pemerintahan harus tunduk pada komitmen untuk tidak melakukan suap-menyuap, melakukan tindakan ilegal, yang akan merugikan negara dalam bentuk apapun. Menurut Eko, sebagai gerakan moral ini harus didukung oleh perubahan-perubahan sistem lainnya. Pada saat yang sama UU No 43/Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara juga akan diperbaiki. "Dan ini juga akan terkait dengan sumber daya manusia (SDM), baik dalam rekrutmen, pengukuran kinerja, promosi dan penggajian," beber Eko. Peran PresidenDitegaskan bahwa reformasi birokrasi ini harus sistemik, tidak bisa secara individu. Bagaimanapun baiknya seorang birokrat ketika masuk birokrasi, akhirnya akan tertular juga oleh penyakit ini atau dia menjadi orang yang mati segan hidup tak mau di dalam birokrasi. Perilakunya dianggap menyimpang.Mantan Ketua Senat Mahasiswa FISIP UI (1993-1994) menggarisbawahi bahwa birokrat putih yang bermoral baik tidak usah berkecil hati, sebab saat ini sedang disusun suatu perubahan yang sistematik, pelan-pelan. Sejumlah orang dalam birokrasi juga sudah ada yang berusaha secara personal untuk mewarnai melalui gerakan moral."Dugaan saya dibutuhkan waktu minimal 20 tahun untuk reformasi birokrasi ini. Jadi bersabar saja," ujar Eko.Namun lanjut Eko, semua itu tentu saja sangat dipengaruhi oleh orang nomor satu negeri ini. "Seperti juga di beberapa negara, maka reformasi birokrasi itu akan sangat ditentukan oleh orang nomor satu di negaranya, apakah dia berkomitmen untuk melakukan reformasi di birokrasi atau tidak," tandas dia.Menurut Eko, selain komitmen kuat dari orang nomor satu, proses ke arah itu juga perlu didukung oleh parpol. "Perubahan yang terlembaga dari presiden dan DPR akan menjadi penentu keberhasilan reformasi birokrasi tersebut," demikian Eko. (es/es)