Resep Sang Profesor untuk Reformasi Birokrasi

Den Haag - Situasi birokrasi Indonesia sudah semakin memprihatinkan. Berikut ini resep Prof. Eko Prasojo untuk mereformasi birokrasi.Setelah mengetahui situasi problematik di dalam birokrasi, selanjutnya apa yang perlu dilakukan dan bagaimana memulai? Menurut Eko, reformasi birokrasi ini harus menjadi gerakan nasional. Soal konten dan prosesnya, bagi dia dua-duanya sama penting.Yang mula-mula dia sebut adalah bagaimana mengubah budaya kekuasaan itu menjadi budaya pelayanan. "Ini perlu proses panjang, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan," ujar Eko, seperti disampaikan dalam telediskusi dengan ISTECS Belanda (28/1/2007) lalu.Langkah selanjutnya menciptakan netralisasi birokrasi agar tidak lagi dikooptasi oleh kepentingan politik seperti terjadi saat ini. Ini situasinya, kata Eko, sudah sangat memprihatinkan karena tinggi sekali tensinya. "Tensi politik jauh lebih mendominasi daripada tensi pelayanan, sehingga kegiatan-kegiatan birokrasi selalu diwarnai kepentingan politik," kata putera dari pasangan Sanen Martowikromo (75), pensiunan PT Aneka Tambang Unit Bauksit di Riau, dan Ny Yatini (69). Kemudian, tambah Eko, harus ada profesionalisasi birokrasi dengan melakukan restrukturisasi pemerintahan. Struktur pemerintahan sekarang dinilai Eko terlalu gemuk. "Struktur pemerintahan di pusat tidak boleh terlalu gemuk, sehingga memboroskan keuangan negara. Seharusnya struktur pemerintahan seperti itu ada di tingkat kabupaten yang langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat," papar dia.Langkah ini perlu diiringi dengan merekayasa ulang proses penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan integrasi horizontal terhadap proses-proses pelayanan. Apalagi didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ITC), maka rantai pelayanan menjadi semakin pendek, semakin mudah dan semakin cepat. Ditekankan, bahwa aplikasi ITC seperti e-procurement (lelang elektronik) bisa mengurangi KKN misalnya dalam pengadaan barang dan jasa. Tak kalah penting, menurut Eko, adalah membangun human resources development yang baik. Rekrutmen PNS yang asal-asalan, akal-akalan dan menyogok, sudah saatnya diganti dengan menggunakan instrumen profesional dan independen. "Tingkat gaji juga harus memenuhi eksistensi minimum," tegas Eko.Tujuannya, kata dia, agar orang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan negaranya, bukan untuk dirinya dan kelompoknya. Diingatkan, kecilnya gaji sering dijadikan alasan untuk melakukan korupsi dalam tugas-tugas birokrasi. Hanya saja untuk menaikkan gaji PNS itu biayanya tidak sedikit. Tiap bulan dibutuhkan sekitar Rp 15 triliun untuk menggaji PNS. "Beberapa model yang diperkenalkan kementerian aparatur negara menunjukkan bahwa kita butuh Rp 80 triliun/bulan untuk menggaji PNS yang layak," ungkap Eko, yang juga penasihat Menpan.Tapi menurut Eko, bangsa Indonesia harus berpikir ulang berapa uang negara yang hilang menguap, disebabkan oleh gaji yang rendah. Mengutip pernyataan begawan ekonomi mendiang Prof. Sumitro, jumlah uang negara yang menguap itu disebut Eko sekitar 30% dari APBN. "Ini semua juga perlu diikuti dengan perbaikan kinerja dan pengawasan terhadap PNS," demikian Eko. (es/es)