Birokrasi Semakin Parah

Den Haag - Situasi problematik birokrasi saat ini semakin parah. Moral hazzard dan inkompetensi di mana-mana. Mereka juga menjadi alat kekuasaan.Prof. Dr. Eko Prasojo menyampaikan hal itu dalam telediskusi yang digelar oleh Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Belanda, dengan tema "Dilema Praktisi Birokrat Putih Menghadapi Jaringan KKN", Minggu (28/1/2007).Menurut Eko, birokrasi saat ini dibelit budaya kekuasaan, lebih mencerminkan sebagai alat kekuasaaan daripada pelayanan. Ini tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah bangsa Indonesia juga. Tak lepas dari penjajahan dan rezim yang berkuasa. Budaya kekuasaan ini semakin bertambah sejak diberlakukannya otonomi daerah, dengan kooptasi birokrasi oleh parpol. "Saat ini kooptasi birokrasi oleh parpol menjadi lebih besar lagi, akibat jumlah parpol semakin bertambah. Kalau dulu dilakukan oleh mayoritas tunggal Golkar, tetapi sekarang oleh banyak parpol," papar Eko.Budaya kekuasaan dan kooptasi, dinilai Eko menjadikan birokrasi tidak bisa netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi menjadi alat kepentingan parpol untuk diperas dan dimanfaatkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya finansialnya.Berikutnya soal inkompetensi, yang menurut Eko juga disebabkan oleh proses rekrutmen yang akal-akalan, tidak profesional, tidak independen, tidak berdasarkan job analysis, sehingga yag diperoleh adalah PNS yang tidak kompeten dan PNS hasil menyogok. "Mereka ini sebenarnya menjadi beban dalam birokrasi. Ini menyebabkan bahwa dari 3,6 juta PNS kita saat ini tidak jelas benar apa sebenarnya job analysis, job requirement, dan apa sebenarnya yang harus mereka kerjakan," tandas dia.Ahli Administrasi Publik, yang menyelesaikan pendidikan S1 (UI), S2 dan S3 (Deutsche Hochschule fur Verwaltungswissensc Haften Speyer, Jerman) semuanya dengan predikat cum laude itu menyarankan agar rantai kebobrokan ini diputus dengan melalui proses rekrutmen yang profesional dan independen.Runyamnya, situasi problematik tersebut tidak berhenti sampai di situ. Moral hazzard (kerusakan moral, red) juga meluas. Kasus korupsi sudah sangat melembaga dan rapi dalam birokrasi. "Kecurangan-kecurangan dan penipuan secara terlembaga sama-sama diakui, lalu dijadikan standar baku, sehingga sangat sulit membuktikan bahwa telah terjadi satu kecurangan massal di dalam birokrasi. Orang sama-sama menerima ini sebagai hal biasa dan tanpa malu-malu lagi," beber Eko.Ia menyodorkan contoh, antara lai beberapa hari lalu BPK menyebutkan ada 1.000 rekening berbagai departemen yang tidak dilaporkan kepada kas negara. "Kita bayangkan berapa uang negara yang hilang akibat tidak dilaporkan," sesal pria yang kini menjabat Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.Eko juga melihat masalah gaji yang rendah, sehingga dicari sumber-sumber lain yang ilegal. Gaji rendah ini harus dipikirkan, misalnya bagaimana meningkatkan standar gaji birokrat alias para PNS. Ruwetnya lagi, pengawasan terhadap para PNS juga lemah dan parameter kinerjanya tidak jelas. (es/es)