Warga dan Ustad di Poso Akan Didata Ulang

Jakarta - Kekerasan di Poso disinyalir diimpor dari luar negeri. Pasca penggerebekan polisi beberapa waktu lalu, warga termasuk ustad di Poso akan didata ulang.Hal ini diungkapkan dalam raker antara Kapolri Jenderal Pol Sutanto dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (5/2/2007).Dalam raker tersebut, Komisi III mengundang sejumlah tokoh masyarakat Poso, salah satunya Ustad Abdul Rahman. Sang ustad pun curhat ke DPR."Departemen Agama harus menyeleksi ustad-ustad dalam tanda petik, yang masuk ke Poso. Mereka mengajarkan paham yang membuat anak muda Poso menjadi brutal. Saya dan santri saya pernah ditembaki karena berbeda paham," ungkap Abdul Rahman.Kepada wartawan, di sela-sela raker, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Badrodin Haiti menjelaskan pendataan ulang tidak terbatas pada kalangan ustad, tetapi juga seluruh warga Poso. Momen penggerebekan dinilai sebagai awal yang tepat untuk merealisasikan pendataan ini."Tujuannya untuk menindaklanjuti penertiban di Poso. Kita data warga Poso dan pendatang. Jadi keluar masuknya orang ke Poso, masyarakat tahu," kata Badrodin.Terkait dengan pendataan para ustad, Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan menilai Menag Maftuh Basyuni tidak perlu dipanggil ke Komisi III DPR. Sebab pimpinan DPR akan menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Menag.Apakah warga Poso perlu KTP khusus? "Itu tergantung kebutuhan warga, termasuk situasi," lanjut Trimedya. (nvt/nrl)