Gerakan All Eyes On Papua Ramai di Medsos, Menteri ATR/BPN Buka Suara

Jakarta -

Gerakan All Eyes on Papua belakangan ramai di media sosial lantaran isu soal hutan Papua yang akan dibabat untuk dijadikan perkebunan sawit. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), buka suara soal aksi yang tengah ramai di media sosial itu.

"Prinsipnya begini, Papua adalah wilayah Indonesia yang mulia, yang unik yang harus kita jaga kehormatannya dan kemuliaannya dan tentunya kita ingin masyarakat Papua hidup dengan baik dan sejahtera," ujar AHY dalam jumpa pers di kantornya, Jumat, (7/6/2024).

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan pemerintah Indonesia tidak menomorduakan Papua. Namun, kata dia, pemerintah justru menginginkan proyek merata di seluruh Indonesia, termasuk Papua.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Papua) diperlakukan adil, tidak dinomorduakan dan justru kita fokus pada mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain," kata AHY.

Menurut AHY, pembangunan di Papua harus tepat sasaran agar dapat dirasakan semua kalangan. Karena itu, dia melibatkan masyarakat adat Papua untuk pembangunan ekonomi yang merata.

"Melibatkan semua kalangan, masyarakat setempat, orang asli Papua masyarakat ada suku-suku yang ada disana libatkan dalam proses pembangunan," ucapnya.

"Tetapi juga memang benar bahwa di tingkat pusat ada kebijakan-kebijakan strategis bukan hanya untuk Papua tentunya, tapi juga untuk daerah-daerah lain. Ada sejumlah proyek strategis nasional, ada kawasan-kawasan ekonomi khusus yang sedang dibangun untuk meningkatkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, termasuk misalnya menghadirkan ketahanan pangan, juga ketahanan energi," terang AHY.

Lebih jauh, AHY menuturkan, untuk pembangunan ekonomi di Papua dibutuhkan lahan yang tidak sedikit. Karena itu, kata dia, diperlukan kontribusi masyarakat dalam pembangunan tersebut.

"Yang penting bagi saya, bagaimana semuanya ditetapkan, dengan melibatkan semua warga Papua asli di sana, yang jelas dimengertikan bahwa tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Ya ini yang bisa kami jelaskan, tentu juga harus bersabar, harus juga dengan ketulusan dan dimengerti," tutur AHY.

Terakhir, putra presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ini mengatakan tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait permasalahan yang ada di Papua. Kementeriannya, lanjut AHY, selalu mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Papua.

"Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar terlalu jauh, termasuk urusan politiknya, tapi yang jelas kami secara prinsip ingin memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan juga kita ingin menjaga kedaulatan dan juga rasa nyaman bagi masyarakat," pungkasnya.

Simak Video: Menteri AHY Angkat Bicara Soal Ramai Seruan 'All Eyes on Papua'

[Gambas:Video 20detik]

Tagar All Eyes on Papua

Poster bertulisan 'All Eyes on Papua' beredar di media sosial X beberapa hari terakhir. Poster itu bernada sama dengan upaya masyarakat global yang menyuarakan penderitaan warga Palestina yang tengah dibombardir serangan Israel di Rafah.

Adapun arti 'All Eyes on Papua' dalam bahasa Indonesia berarti 'semua mata tertuju pada Papua'. Itu bisa diartikan bahwa masyarakat peduli dengan apa yang tengah terjadi di Papua.

Latar belakang gerakan ini adalah isu soal hutan Papua yang akan dibabat untuk dijadikan perkebunan sawit. Yang disebut luasnya mencapai separuh Jakarta.

Tak hanya gerakan di media sosial, masyarakat adat Papua pun tengah memperjuangkan hak mereka atas tanah adat. Suku Awyu dan Suku Moi pun sampai menggelar aksi di Jakarta pada Senin (27/5/2024). Mereka menggelar aksi damai untuk mengaspirasikan penolakan sembari mengenakan baju adat.

"Di tempat kami itu ada terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini pelanggaran HAM, kami ini korban pelanggaran HAM. ini hak kami hak mutlak," kata masyarakat Adat Awyu, Hendrikus Woro, dalam aksinya di Jakarta, dikutip dari video @wespeakup.org di Tiktok.

Aksi yang dilakukan masyarakat adat Papua di depan gedung MA dilakukan usai gugatan mereka di pengadilan tingkat pertama dan kedua gagal. Gugatan kini masuk ke tahap kasasi, sekaligus menjadi harapan terakhir bagi masyarakat adat Papua dalam mempertahankan hutan adat mereka.

Adapun masyarakat adat Papua menolak rencana pembabatan hutan seluas 36 ribu hektare. Itu karena hutan adat adalah sumber penghidupan utama bagi masyarakat adat. Luas itu disebut sebesar setengah dari Jakarta.

Halaman 1 2

Selanjutnya