Anies soal Tapera: Dari Komentar Publik, Negara Bisa Nilai Seberapa Masuk Akal

Anies soal Tapera: Dari Komentar Publik, Negara Bisa Nilai Seberapa Masuk Akal

Astrid Meishella - detikNews
Jumat, 07 Jun 2024 17:17 WIB
Anies Baswedan. (Astrid Meishella/detikcom)
Anies Baswedan (Astrid Meishella/detikcom)
Jakarta -

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ramai disorot publik karena iurannya dipotong dari gaji pegawai. Anies mengatakan negara bisa menilai program tersebut dari komentar publik.

"Saya rasa begini, dari komentar-komentar publik, negara bisa menilai, seberapa masuk akal kebijakan itu," kata Anies singkat kepada wartawan, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Sebelumnya, kelompok buruh meminta pemerintah mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Buruh mengatakan kehadiran Tapera membuat potongan pendapatan setiap bulan yang mereka terima mencapai 12%.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena buruh sudah dipotong hampir 12%, pengusaha sudah hampir dipotong 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21 pajak 5%, jaminan hari tua 2%, sekarang Tapera 2,5%, total mendekati hampir 12%," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam aksi tolak PP Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah angkat bicara mengenai polemik iuran Tapera. Jokowi memaklumi keberatan masyarakat setelah menghitung-hitung gaji yang bakal dipotong untuk iuran Tapera.

ADVERTISEMENT

"Iya, semua dihitunglah. Biasa. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat," ungkap Jokowi ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Jokowi menyamakan kewajiban iuran tabungan perumahan lewat potongan gaji ini dengan iuran BPJS Kesehatan. Awalnya masyarakat di luar penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan keberatan harus membayar iuran dari gajinya tiap bulan.

Seiring berjalannya program tersebut, masyarakat yang awalnya keberatan membayar iuran merasakan sendiri fasilitas kesehatan yang gratis.

"Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan, saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya," terang Jokowi.

Simak Video: Video Penyesalan Menteri Basuki soal Tapera

[Gambas:Video 20detik]



(idn/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads