Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai wacana presiden kembali dipilih oleh MPR RI adalah kegagalan pemetaan masalah tata negara. PSHK meminta wacana tersebut dikaji ulang.
"Ini perlu ditimbang ulang, ide ini adalah kegagalan pemetaan masalah dan pemberian solusi ketatanegaraan. Apa yang mendasari pandangan tersebut? Bagaimana dengan kajian akademisnya? Apakah sudah melibatkan partisipasi publik dengan baik?" ujar peneliti PSHK Violla Reininda saat dihubungi, Jumat (7/6/2024).
"Jangan sampai ini hanya menjadi agenda elite politik saja yang malah berpotensi menggerus demokrasi lebih dalam lagi," imbuhnya.
Violla menilai perubahan sistem pemerintahan dan pemilu saat ini tidak ada urgensinya. Dia mengatakan, jika ingin meningkatkan kualitas demokrasi, yang harus dilakukan adalah mengubah sistem partai politik.
"Saya pikir, perubahan tentang sistem pemerintahan dan sistem pemilu tidak ada urgensinya. Perbaikan sistem tersebut bukan soal pemilihan presiden langsung atau tidak langsung. Jika mau meningkatkan kualitas demokrasi dan ketatanegaraan, harusnya yang pertama diubah ada sistem partai politik, partai politik harus didemokratisasi dan direformasi," tegasnya.
Untuk diketahui, wacana presiden dipilih MPR mencuat dari pernyataan Amien Rais yang disampaikan saat melakukan silaturahmi bersama pimpinan MPR RI. Amien mengatakan pertemuan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945.
"Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amendemen, silakan, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien Rais setelah bertemu dengan pimpinan MPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).
Amien mengaku tidak keberatan jika presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih presiden.
"Jadi sekarang kalau mau (presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujarnya.
"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih? Mana mungkin. Perlu ratusan triliun. Ternyata mungkin," ucap dia.
(zap/imk)