.webp)
Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia (IPGI) menolak rencana pemerintah yang akan melanjutkan penerapan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). IPGI menilai hal ini lantaran merugikan para pelaku industri gas.
"Pemberlakuan HGBT hanya menguntungkan industri tertentu saja, sedangkan kami pelaku industri gas bumi dirugikan, begitu juga rakyat tidak merasakan manfaatnya," kata Ketua IPGI, Eddy Asmanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (6/6/2024).
Eddy lantas mencontohkan pemberian HGBT kepada industri pupuk, kenyataannya produksi pupuk yang dihasilkan justru diekspor, bukan untuk kepentingan dalam negeri. IPGI sendiri menyebut telah melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI terkait masalah ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya tidak heran kalau sempat terjadi kelangkaan pupuk. Yang dirugikan tidak hanya kami, tapi juga petani," ungkapnya.
"Kami diterima Ketua dan anggota Komisi VII DPR, kami membahas berbagai permasalahan yang dihadapi IPGI," sambungnya.
IPGI, kata Eddy, mengharapkan ketentuan mengenai kebijakan HGBT yang akan berakhir pada 31 Desember tidak dilanjutkan.
"Kalau pemerintah melanjutkan, kami meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk meninjau kembali biaya yang menjadi komponen HGBT," ujarnya.
Tak hanya merugikan industri gas bumi saja, Eddy menyebut, akibat penerapan kebijakan HGBT negara juga dirugikan, yakni menurunnya penerimaan PNBP dari sektor hulu Migas.
"Negara mengalami penurunan pendapatan akibat ketentuan HGBT ini sebesar Rp.29,39 Triliun ditahun 2021 dan 2022. Selain itu, tidak terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja dan daya saing industri akibat penerapaj kebijakan HGBT," ujanya.
(dwia/dwia)
