.webp)
Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, menyesal terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ramai disorot publik karena iurannya dipotong dari gaji pegawai. Basuki mempertanyakan aturan main Tapera yang terkesan tergesa-gesa.
Awalnya, Basuki mengatakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah dikucurkan dana APBN mencapai Rp 105 triliun dari APBN. Basuki mengkalkulasikan dana Tapera dapat terkumpul hingga Rp 50 triliun dalam 10 tahun ke depan.
"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo lah," kata Basuki seusai rapat kerja Komisi V DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki lalu mengungkit kritik yang muncul dari DPR hingga Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait penerapan Tapera agar tidak terburu-buru diterapkan. Basuki menyatakan pihaknya turut mempertimbangkan kritik itu.
"Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp 105 triliun itu pun menarik uang berapa, 300-an lebih. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR, Ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kita akan itu," ujarnya.
Sebelumnya, iuran Tapera dengan skema potong gaji pekerja juga disinggung oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Irine Yusiana Roba Putri, dalam rapat kerja bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Irine menyoroti jawaban perwakilan pemerintah soal sistem subsidi terkait Tapera. Menurutnya, subsidi bukanlah dari warga untuk warga, tapi kewajiban negara untuk warganya.
"Terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan, 'Ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu'. Mohon maaf, Pak, subsidi itu kewajiban negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi, Pak, mohon penjelasan tentang Tapera," imbuhnya.
Program Tapera ini pun ditolak mentah-mentah oleh kaum buruh yang menggelar demo pada Kamis (6/6/2024). Meski PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera sudah diteken Jokowi, buruh meminta aturan itu dicabut.
Demonstrasi digelar buruh di Kawasan seberang Monas, Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka mengeluhkan potongan gaji yang harus ditanggung apabila Tapera diberlakukan.
"Karena buruh sudah dipotong hampir 12%, pengusaha sudah hampir dipotong 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21 pajak 5%, jaminan hari tua 2%, sekarang Tapera 2,5%, total mendekati hampir 12%," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam aksi tolak PP Tapera.
Said mengatakan kehadiran Tapera nantinya hanya memperberat ekonomi dari kelompok buruh. Dia khawatir potongan dari Tapera bisa membuat buruh hanya membawa slip gaji tiap bulan.
"Dalam kesempatan ini menyampaikan ke Bapak Presiden Jokowi, bisa-bisa buruh pulang ke rumah cuma bawa slip gaji," ungkapnya.
"Ini memberatkan di tengah daya beli buruh yang turun 30% akibat upah naik 1,58%, sedangkan inflasi 8%, ditambah lagi Tapera 2,5%," lanjutnya.
Said juga menyoroti lokasi perumahan untuk realisasi Tapera. Sampai saat ini, lokasi rumah Tapera masih gaib.
"Pertanyaannya sederhana, tanya dulu rumahnya di mana?" ungkap Said.
Said menjelaskan pemotongan pendapatan 3 persen untuk Tapera tidak akan mencukupi untuk pembelian rumah. Bahkan, kata Said, jika dihitung hingga 20 tahun pun tidak cukup untuk membayar uang muka pengambilan rumah.
"Dengan rata-rata upah Rp 3,5 juta, rata-rata upah ya untuk Indonesia, kalau dipotong 3 persen berarti kan Rp 105 ribu, setahun kali 12 (bulan) Rp 1,26 juta. Kalau sepuluh tahun cuma Rp 12,6 juta. Katakanlah 20 tahun dipotong iurannya, hanya 25,2 juta. Mana ada rumah harganya 12,6 juta sampai 25,2 juta. Bahkan sekadar untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup," jelas Said.
Riuh penolakan terhadap Tapera membuat presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara. Bagaimana respons Prabowo terhadap penolakan Tapera? Simak pembahasan selengkapnya hanya di detikPagi edisi Jumat (7/6/2024).
Di sisi lain, detikPagi spesial Greentalk akan menyajikan dialog bertema "Kick Off Festival LIKE 2, 10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas". Pada kick off ini hadir Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sigit Reliantoro, Vice President ESG & Safeguard Imam Muttaqien, Generasi Muda Founder Society Renewable Energy Zagy Berian.
Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"
(vrs/vrs)
