Elite NasDem Ungkap Pesan Paloh ke Bamsoet soal Amendemen UUD 1945

Elite NasDem Ungkap Pesan Paloh ke Bamsoet soal Amendemen UUD 1945

Rumondang Naibaho - detikNews
Kamis, 06 Jun 2024 21:07 WIB
Willy Aditya NasDem.
Willy Aditya (Yumna Khan/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengungkap sikap Ketumnya, Surya Paloh, soal wacana pemilihan presiden kembali melalui MPR lewat amendemen UUD 1945 yang diungkap oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Willy mengatakan Paloh dan NasDem mengingatkan agar tidak bermain-main dengan hal yang fundamental dalam sistem kenegaraan.

"Kami sudah riset kemarin, fraksi MPR kemarin baru dipresentasikan ke Pak Surya. Pak Surya bilang 'lanjutkan ini saja, jangan berhenti di sini'. Jadi, NasDem benar-benar hati-hati, bahkan mempelopori, jangan main-main untuk hal ini. Pak Surya pesannya itu," kata Willy kepada wartawan di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Willy menyebut wacana amendemen konstitusi haruslah disikapi secara objektif. Dia kemudian menyoroti empat kali amendemen pada 1999-2002 silam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya jangan muka buruk lalu kaca atau cermin dibelah, inikan kritik empirical process ini, ini jebakan batman. Kita harus belajar secara objektif, bagaimana amendemen empat kali itu karena ekstrimitas berpikir yang empirik," kata Willy.

Dia menuturkan, bahwa kini NasDem tengah melakukan riset perihal isu yang tengah ramai tersebut. Dia menekankan pentingnya dialog dalam merespons dan mendiskusikan mengenai hal itu.

ADVERTISEMENT

Lebih jauh, Willy mengatakan bahwa demokrasi memang bukanlah sistem yang sempurna. Namun bukan berarti harus mengganti sistem jika pada praktiknya demokrasi mengandung brutalitas dan banalitas.

"Ini kan dulu yang kita tolak ini kan rame-rame dengan spiritnya demokratik. Demokrasinya yang seperti apa? Ternyata yang sekarang brutalitasnya yo semua orang ternyata gamang gitu, sopir-sopirnya pada gamang. Tapi kegamangan ini kemudian tidak harus set back gitu, enggak," ucap Willy.

"Itu aja jadi catatan, apa beda antara progresif dengan fundamentalis. Fundamentalis lalu meromantisir hal yang lama gitu. Padahal di masanya itu juga ditolak," pungkas dia.

Pernyataan Bamsoet

Wacana amendemen UUD belakangan diembuskan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet sebelumnya menyebut MPR siap melakukan amendemen UUD 1945.

"Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amendemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," kata Bamsoet setelah bertemu dengan Ketua MPR RI periode 1999-2004, Amien Rais, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

"Kami di MPR siap untuk melakukan amendemen, siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya, kita sudah siapkan karpet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan dimana hal-hal yang sebelumnya tidak diatur, kita buat di aturan peralihan," sambungnya.

Bamsoet berharap MPR ke depan akan dapat melakukan amendemen tersebut. Sebab, Bamsoet mengatakan untuk melakukan amendemen memerlukan syarat waktu enam bulan.

"Kami berharap nanti MPR yang akan datang, ini melakukan langkah percepatan untuk penyempurnaan UUD kita, menata kembali sistem politik dan demokrasi kita yang sudah terjebak pada situasi mencemaskan, membuat kita disorientasi dan kita takut terjebak pada potensi-potensi perpecahan di antara kita," jelas dia.

Namun Bamsoet menyampaikan amandemen tersebut akan dikembalikan kepada keputusan semua partai politik. Meski begitu, dia meyakini partai politik merasakan Pemilu 2024 merupakan pemilu terbrutal.

"Intinya kita kembalikan ke pimpinan partai politik, ya nanti ke depan mungkin sembilan atau delapan, plus DPD," ucap Bamsoet.

"Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal transaksional yang tidak masuk di akal," ujarnya.

Bamsoet menilai jika demokrasi kali ini merupakan demokrasi yang penuh dengan praktik politik uang. Maka dia pun sepakat untuk dilakukan amendemen UUD 1945.

"Sistem politik dan demokrasi yang hari ini telah menyimpang jauh dari semangat pendiri bangsa. Kita tidak lagi bicara tentang demokrasi yang substansial, tapi kita bicara sudah terjebak pada demokrasi yang tadi dibilang, demokrasi cash is king," jelas dia.

(ond/maa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads