.webp)
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berangkat ke Makkah hari ini. Ada sejumlah hal yang akan diawasi oleh Timwas selama pelaksanaan ibadah haji, salah satunya pergerakan jemaah di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).
Timwas dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dibagi menjadi 2 tim. Tim tahap pertama akan melakukan pengawasan di Madinah kemudian ke Mekah.
"Saat penyelenggaraan ibadah haji nanti kita akan ke Madinah kemudian ke Makkah untuk melihat bagaimana pelaksanaan situasi ibadah haji di sana. Kita akan buat 2 sif," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (6/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada beberapa hal yang menjadi sorotan Timwas Haji DPR di Madinah. Salah satunya terkait pelaksanaan arbain di Masjid Nabawi.
"Ya, kalau di Madinah juga tempat ibadah, terutama arbain. Maka arbain ini memungkinkan nggak bagi jemaah kita, sepanjang sampai sekarang tidak ada komplain dari jemaah dibanding tahun lalu," imbuhnya.
Pelaksanaan arbain pada tahun lalu menjadi bahan evaluasi Timwas pada pelaksanaan pengawasan tahun ini. Timwas ingin memastikan agar hak-hak jemaah saat melaksanakan arbain terpenuhi.
"Tahun lalu sering ribut, jemaah dikeluarkan dari hotelnya, karena menurut mereka masih punya hak menyelesaikan arbain, baru 8 hari keluar, keluarnya kacau balau. Namun demikian, kami akan tetap fokus di situ," jelasnya.
Selain itu, Timwas akan mengecek pelayanan pemondokan jemaah haji dan maktab.
Baca juga: 5 Berita Terpopuler Internasional Hari Ini |
"Jadi layanan kita ini untuk jemaah di Madinah ini (yaitu) arbain, yaitu salat berjemaah di Masjid Nabawi 40 kali. Tentu akan kita cek, termasuk layanan maktab, layanan hotel akan kita cek nanti," ucapnya.
"Karena di Madinah itu tidak ada layanan bus untuk antar dari tempat ibadah, ke hotel, maka tentu akan kita cek itu," tambahnya.
Penambahan kuota jemaah haji Indonesia menjadi 241 ribu tahun ini menjadi tantangan bagi penyelenggara haji. Dengan adanya tambahan kuota sebesar 20 ribu tersebut, Timwas ingin memastikan jemaah haji terlayani dengan baik.
"Selain itu, ada yang perlu kita ingatkan kepada pemerintah bahwa jemaah haji tahun ini ada tambahan 20 ribu kuota. Tambahan 20 ribu ini tentu membuat ruangnya semakin sempit dan bahkan bisa mengkhawatirkan," tuturnya.
Salah satu yang menjadi sorotan Timwas DPR adalah pergeseran jemaah dari Arafah ke Muzdalifah pada penyelenggaraan haji tahun lalu.
"Pergeseran jemaah dari satu tempat ke tempat lainnya khususnya Arafah, Muzdalifah, dan Mina nanti akan terjadi problem," katanya.
Marwan lantas mencermati kebijakan Arab Saudi yang mengurangi bus untuk mengantar jemaah dari Arafah ke Muzdalifah yang mengakibatkan jemaah telantar di Arafah pada tahun lalu.
"Karena sistem yang diatur di Saudi itu, bus dari Muzdalifah ke Mina tidak sebanyak bus ke Arafah, dikurangi setengahnya. Karena dikurangi setengahnya itu (bus) kembali menjemput, kembali menjemput itulah (jadi) telantar jemaah kita karena busnya tidak kembali," katanya.
Selain itu, kebijakan mabit di dalam mobil menjadi salah satu perhatian Timwas DPR. Timwas menyarankan kepada pemerintah agar jemaah tidak perlu berganti bus saat pelaksanaan mabit di dalam bus.
"Nah kami menyarankan kepada pemerintah jemaah kita ini dibagi supaya jemaah kita sekitar 50 ribu mabitnya di dalam mobil jadi tidak ganti mobilnya. Nah itu satu, kami ingin mendengar dari pemerintah sudah beres kah itu, supaya tidak terulang kejadian di 2023," pungkasnya.
(mei/ygs)
