Menteri Basuki Buka-bukaan Anggaran Pembangunan IKN dari 2022-2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bayung Lencir-Tempino Seksi 3 garapan PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya). Agenda ini sebagai rangkaian kunjungan Basuki kerja ke wilayah Sumatera Selatan pada Kamis 18 April 2024. — Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Dok Hutama Karya)

Jakarta -

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan anggaran yang sudah digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara. Menteri Basuki membeberkan anggaran yang digunakan di sejumlah direktorat jenderal di bawah kendalinya.

Menteri Basuki buka-bukan soal anggaran saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Anggaran pertama yang diungkap yang digunakan Ditjen SDA.

"Tentang IKN, izinkan saya melaporkan. Jadi sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, Dirjen SDA untuk IKN ini dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan Bendungan Sepaku, kemudian juga untuk pengendalian banjir sebanyak Rp 3 triliun," kata Basuki.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggaran selanjutnya yang diungkap adalah anggaran yang digunakan Bina Marga dan Cipta Karya. Anggaran terbesar digunakan Bina Marga untuk pembangunan jalan di IKN Nusantara.

"Dirjen Bina Marga untuk menyelesaikan jalan-jalan nasional di sekitar situ, kemudian jalan tol dan jalan kawasan Rp 32 triliun sampai dengan 2024. Dirjen Cipta Karya Rp 22 triliun untuk bangunan gedung," ujar Basuki.

Selanjutnya anggaran yang digunakan oleh Ditjen Perumahan. Basuki menjelaskan hunian untuk ASN hingga aparat negara lainnya sudah digunakan mencapai Rp 12 triliun.

"Dirjen Perumahan itu untuk HPK, Hunian Pekerja Konstruksi, juga untuk 47 tower hunian untuk ASN, Paspampres, polisi dan hankam BIN itu Rp 12 triliun," imbuhnya.

Anggota Komisi V DPR RI F-PDIP, Sri Rayahu, sebelumnya menyinggung pembangunan IKN Nusantara yang akan dimanfaatkan pada Agustus nanti. Sri meragukan pembangunan IKN bisa langsung dirasakan pada bulan Agustus nanti.

"Tolonglah, barangkali kita diberikan gambaran lewat slide-nya. Sarana-prasarananya sampai sejauh mana, kemudian bangunan-bangunannya kayak apa. Yakinkah, kalau ditanya yakinkah kita bisa memanfaatkan pada bulan Agustus, pasti jawabnya eksekutif pasti yakin. Nah, kita ini lihatnya di media, maka kita ini nggak yakin kalau itu mampu untuk dimanfaatkan, padahal UU-nya sudah harus pindah ke sana," kata Sri dalam rapat yang sama.

(rfs/gbr)