Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan diplomatik Rwanda. Pertemuan tersebut salah satunya membahas dukungan terhadap Palestina.
"Selain isu bilateral, kami juga membahas isu global. Mengenai Palestina, kami mempunyai pandangan yang sama mengenai pentingnya meningkatkan upaya mendukung Palestina termasuk dengan mendorong penerapan solusi dua negara dan keanggotaan penuh Palestina di PBB," kata Retno, di Gedung Kemenlu RI, Kamis (6/6/2024).
Retno menyebut kedua negara memantau dengan cermat perkembangan di Gaza. Retno berharap perdamaian dapat segera terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memantau dengan cermat perkembangan di Gaza termasuk usulan gencatan senjata baru-baru ini dan berharap perdamaian permanen dapat dipulihkan dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan tanpa hambatan," tutur Retno.
Retno dan Menlu Rwanda sepakat bahwa negara-negara selatan perlu menambah peran demi membentuk agenda global. Hal ini nantinya akan memperkuat persatuan negara-negara selatan.
"Menteri Biruta dan saya juga sepakat bahwa negara-negara Selatan perlu memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk agenda global. Negara-negara Selatan harus memperkuat persatuan dan kolaborasinya," ujar Retno.
Guna mewujudkan hal tersebut, Retno mengatakan Indonesia akan menyelenggarakan Forum Indonesia-Afrika kedua. Dia pun senang Rwanda telah memastikan keikutsertaan dalam forum tersebut.
"Dan untuk itu saya sampaikan bahwa Indonesia akan menyelenggarakan Forum Indonesia-Afrika ke-2 dan kami mengundang partisipasi Rwanda. Saya sangat senang Menteri Biruta telah mengkonfirmasi keikutsertaan Rwanda pada Forum Indonesia-Afrika ke-2," kata Retno.
Bahas Kerjasama Politik hingga Ekonomi
Lebih lanjut, Retno menyampaikan kerja sama antara Indonesia dengan Rwanda sudah terjalin lama. Retno mengatakan hari ini merupakan peresmian Kedutaan Rwanda untuk Indonesia.
"Tahun lalu, Rwanda akan membuka Kedutaan Besarnya di Jakarta yang akan kami resmikan hari ini juga. Hal ini menandai babak baru dalam hubungan Indonesia-Rwanda," tutur Retno.
Dalam pertemuan bilateral tersebut ada beberapa topik pembahasan. Retno menjelaskan kerjasama politik antar kedua negara mencakup beberapa aspek, salah satunya bertukar pandangan mengenai isu regional dan internasional.
"Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Indonesia dan Rwanda telah menandatangani MoU Konsultasi Politik. MoU ini akan menjadi dasar untuk membahas berbagai aspek kerja sama bilateral kita dan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional," ujar Retno.
Retno juga memaparkan saat ini kepolisian Indonesia sedang menyelesaikan MoU dengan kepolisian Rwanda untuk memerangi kejahatan transnasional. Dia berharap agar MoU tersebut dapat segera ditandatangani.
"Indonesia dan Rwanda juga telah meningkatkan kerja sama keamanan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini kami sedang menyelesaikan MoU antara Kepolisian Nasional Indonesia dan Rwanda dalam memerangi kejahatan terorganisir transnasional dan meningkatkan pembangunan kapasitas. Mudah-mudahan bisa segera ditandatangani," ucap Retno.
Di bidang ekonomi, Retno mengatakan sudah terjalin kerjasama yang mencakup perdagangan, pertanian, industri, energi, dan pertambangan.
"Untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi, hari ini kita menandatangani MoU Kerjasama Umum yang mencakup antara lain perdagangan, pertanian, industri, energi, dan pertambangan," kata Retno.
Selain itu, pertemuan diplomatik tersebut membahas pembentukan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Komunitas Afrika Timur (EAC).
"Kami juga membahas pembentukan perjanjian perdagangan preferensial (PTA) antara Indonesia dan Rwanda dan menjajaki kemungkinan pembentukan PTA antara Indonesia dan Komunitas Afrika Timur (EAC)," tutur Retno.
Pembahasan lainnya yakni mengenai pembebasan visa untuk paspor diplomatik. Hal ini dilakukan guna menyederhanakan peraturan masuk dan tinggal bagi pejabat kedua negara. Lebih lanjut, Retno mengatakan Indonesia telah memberikan status Visa on Arrival (VoA) kepada Rwanda sejak Februari tahun lalu.
"Ketiga, hari ini kita telah menandatangani Perjanjian Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas yang akan menyederhanakan peraturan masuk dan tinggal bagi pejabat kedua negara dan berkontribusi pada penguatan hubungan persahabatan kita," kata Retno.
"Indonesia telah memberikan status Visa on Arrival (VoA) kepada Rwanda sejak Februari tahun lalu untuk mengintensifkan kontak antar masyarakat termasuk keterlibatan B-to-B," sambungnya.
(idn/idn)