.webp)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy, terkait Rumah Sakit Haji Indonesia di Arab Saudi. Said kemudian menyinggung idealnya Kementerian Agama (Kemenag) dipisahkan dengan Kementerian Haji.
"Kami sebenarnya di Komisi VIII dulu 2004, 2009 sudah mengusulkan Rumah Sakit Haji di Saudi Arabia dan sekaligus membangun maktab di Saudi," ujar Said dalam rapat dengan Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Said menilai lebih pas Kementerian Agama terpisah dengan Kementerian Haji. Kendati demikian, lanjutnya, Said tak berani menyampaikan hal itu lantaran bukan pemenang Pilpres 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun kebentur ternyata penguasanya bukan Kementerian Haji, penguasanya di Saudi itu Kementerian Dalam Negeri. Memang idealnya Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Haji sendiri tapi karena saya bukan pemenang, saya tidak berani Pak, he-he-he...," ucap Ketua DPP PDIP itu.
Sebagaimana diketahui, pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang diusung oleh PDIP kalah dalam Pemilu 2024. Pilpres 2024 dimenangi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menko PMK, Muhadjir Effendy, sebelumnya menyoroti Rumah Sakit Haji Indonesia yang berada di Arab Saudi yang hanya digunakan dalam masa ibadah haji. Ia menyebut, setelah pelaksanaannya, rumah sakit ini mangkrak selama hampir satu tahun.
"Yang perlu saya sampaikan juga sekarang ini Rumah Sakit Haji di Indonesia itu hanya bisa beroperasi selama haji. Setelah itu mangkrak, mulai alatnya sampai tempatnya padahal sewanya 1 tahun penuh," kata Muhadjir dalam rapat.
Simak juga Video 'Rombongan Jemaah Haji Maktour Tiba di Makkah':
