.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Puan meminta pemerintah transparan terkait alasan mundurnya Bambang dan Dhony.
"DPR mengharapkan agar pemerintah bisa transparan, bisa menjelaskan kenapa Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN itu mundur," kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).
Puan mengatakan transparansi itu bertujuan agar investor tidak menarik diri dari IKN. Selain itu, dia berharap mundurnya Bambang dan Dhony tidak akan menghambat pembangunan IKN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPR berharap agar apa yang akan di sampaikan pemerintah ini transparan, sehingga investor nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik ke IKN, dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan dengan target dengan pemerintah," jelasnya.
"Semoga mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait pelaksanaan IKN ke depan," sambung dia.
Lebih lanjut, Puan menyarankan agar Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berdiskusi terkait pemilihan Kepala Otorita IKN definitif.
"Sebaiknya pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang, siapa yang kemudian akan dipilih menjadi Kepala IKN definitif yang akan datang," tuturnya.
Mensesneg Pratikno mengatakan alasan pengunduran diri Bambang tidak disampaikan secara detail dalam surat pengunduran diri.
Presiden Jokowi saat ini sudah menerbitkan Keppres mengenai pemberhentian Bambang dari Kepala Otorita IKN. Selanjutnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Plt Kepala Otorita dan Plt Wakil Kepala Otorita.
Presiden Jokowi telah mengatakan pembangunan IKN akan jalan terus meski Bambang dan Dhony mundur dari jabatannya.
"Pembangunan IKN akan terus berlanjut sesuai visi bersama yang telah ditetapkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni akan menjalankan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas (PIt) Kepala dan Wakil Kepala OIKN," ujarnya.
(amw/gbr)
