.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan konsep transportasi kota autonomous rapid transit (ART) dibangun di beberapa daerah. Menurutnya, biaya ART itu lebih murah dibanding membangun transportasi seperti MRT dan LRT.
Awalnya, Jokowi menyoroti kemacetan yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Kota yang dia sorot kemacetannya adalah Balikpapan, Surabaya, Bandung, dan Medan.
Dia kemudian mengingatkan betapa pentingnya transportasi umum di kota. Dia meminta seluruh daerah menyiapkan rencana transportasi kota, namun dia tidak merekomendasikan pembangunan MRT dan LRT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh sebab itu, sekali lagi rencana kota mengenai transportasi kota, transportasi umum udah harus disiapkan, kalau kita bayangannya selalu Subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Waktu MRT Jakarta dibangun pertama itu itu per km Rp 1,1 triliun per km, sekarang sudah Rp 2,3 triliun per km, tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? 1 km Rp 2,3 triliun," ucap Jokowi saat sambutan di pembukaan Rakernas Apeksi, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).
Menurut Jokowi, transportasi kota itu tidak harus MRT-LRT. Sebab, biayanya yang sangat besar.
"Kalau LRT yang kita bangun Jakarta, kita bangun sendiri dengan gerbong yang kita buat di Inka itu kurang lebih Rp 600 miliar per km, siapa sanggup? Ada kota yang sanggup? tunjuk jari, saya beri sepeda, nggak ada yang mampu. Apalagi kereta cepat, itu juga justru lebih murah dari yang subway. Kereta cepat itu Rp 780 miliar per km-nya," katanya.
Jokowi lantas menawarkan konsep autonomous rapid transit (ART). Dia mengatakan ART itu tidak menggunakan rel melainkan magnet, menurutnya pembangunan ART ini bisa terjangkau di kota-kota di Indonesia.
"Oleh sebab itu sekarang ada barang baru yang namanya ART autonomous rapid transit, tidak pakai rel, tapi pakai magnet, bisa 2 gerbong, 2 atau 3 gerbong, atau 1 gerbong, nah ini jauh lebih murah," katanya.
Dia pun meminta kepala daerah yang memiliki rencana membuat ART segera menghubungi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia mengatakan pemerintah pusat akan mendukung rencana itu.
"Nanti kalau ada yang APBD miliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan, bisa bagi-bagi fifty-fifty APBD 50 persen, APBN 50 persen, misalnya. Karena kalau tidak 10-20 tahun yang akan datang semua kota akan macet, nggak percaya? Kita lihat nanti kalau setiap kota nggak persiapkan diri mengenai transportasi massalnya," ucap Jokowi.
Simak Video 'Jokowi Bicara Kota Masa Depan: Jangan Sampai Semakin Banyak Betonnya':
