Basuki Segera Selesaikan 2.086 Ha Lahan yang Masih Bermasalah di IKN

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan yang masih bermasalah di IKN. Basuki akan segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Ya tadi arahan bapak presiden tentang 2.086 hektare lahan itu sudah ada apa namanya, sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain. Tapi itu harus kita laksanakan segera, arahan Bapak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Basuki saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

"Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke, kalau tidak IKN yang akan ngalah," ujarnya.

Basuki mengatakan pemerintah belum punya keputusan sejauh ini terkait nasib lahan tersebut. Yang terpenting, menurutnya, pemerintah akan mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Belum tentu, tergantung nanti penyelesaiannya, kalau nanti penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) menerima ya tetep kita berikan kepada warga. Tapi kalau belum bisa IKN yang mengalihkan, kepentingan warga harus diutamakan," ujarnya.

Sebelumnya, AHY menyampaikan terkait urusan ganti untung lahan tersebut adalah wewenang dari Otorita IKN. Dia pun telah bertemu dengan Otorita IKN dan disampaikan kepadanya bahwa proses ganti untung sedang diupayakan.

"Otorita IKN juga tengah bekerja setahu saya, saya sudah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, dan juga tim terpadu yang ada di wilayah Kaltim, termasuk di sekitar Penajam Panser Utara dan Kutai yang menjadi lokasi pembangunan IKN itu tengah berupaya untuk segera menuntaskan proses ganti untung, relokasi sesuai dengan yang disepakati bersama," kata AHY di Denpasar, Bali, Selasa (21/5/2024).

AHY mengatakan proses pembebasan lahan itu tidak mudah. Dia juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat tidak ada yang menjadi korban dalam proses pembebasan lahan di IKN.

"Memang kita ingin mempercepat pembangunan IKN tapi tidak boleh ada masyarakat yang kemudian tergusur tercabut dari akarnya tanpa ada pendekatan yang manusiawi, dan tentunya berkeadilan," tuturnya.