.webp)
Politikus PDIP Utut Adianto menyinggung anggaran Kemenko Polhukam yang berpeluang turun di tahun 2025. Utut kemudian menyinggung soal makan pagi bergizi.
Hal tersebut disampaikan Utut dalam rapat kerja Pansus DPR dengan Menko Polhukam terkait RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Sebagaimana diketahui Presiden RI telah mengirim Surpres bernomor R-35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 terkait penunjukkan wakil pemerintah dalam membahas RUU ini ke Ketua DPR RI. Utut adalah Ketua Pansus RUU Kelautan DPR RI dalam rapat ini.
"Presiden mengirim surat kepada Ketua DPR RI per 7 Juli, intinya penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU. Enam menteri yang ditugaskan adalah Pak Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan yang sekarang menjadi presiden terpilih kita, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM," ujar Utut dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senin (3/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Utut mengatakan ada usulan 11 Pasal yang akan diubah atau ditambahkan terkait tentang Bakamla. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Kabareskrim hingga Kabarhakam Polri.
Utut kemudian menyinggung anggaran Kemenko Polhukam dari tahun ke tahun. Ia menyebut anggaran Kemenko Polhukam di 2025 turun menjadi Rp 277,3 Miliar. Adapun di 2024, anggaran kementerian ini disebut mencapai Rp 331,42 M.
"Nah anggaran di Kemenko Polhukam tahun 2025, Rp 277 (miliar) 2024 sekian-sekian, kenapa kami selalu memasukkan anggaran, karena keberpihakan di politik yang paling konkret itu di anggaran. Jadi kalau melihat begini, Pak Hadi belum terlalu dipihaki, turun Pak, dari 331 rencananya 277," ujar Utut.
Ia mengatakan semestinya jika Menko Polhukam Hadi ditunjuk menjadi menteri Kembali, anggaran itu bisa naik. Utut lantas mempertanyakan apakah anggaran yang turun ini berkaitan dengan program makan pagi bergizi.
"Kalau Bapak jadi Menko lagi paling nggak harusnya naik, padahal saya nggak tahu apa karena ini atau karena masalah kita harus memberi makanan pagi yang bergizi, karena itu potensi sangat besar, terus saja," ungkap Utut.
"Ini yang kebijakan Menko Polhukam biar beliau. Ini pengantar dari kami, sebelum kami persilakan Bapak, ini pansus, kalau pansus itu pemahamannya lintas komisi, jadi anggotanya 30," imbuhnya.
Simak juga Video 'Zulhas soal Dana Makan Bergizi Gratis: Ada Uangnya, Lebih Dari Cukup':
