.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong kantor perwakilan RI di berbagai belahan dunia menerapkan digitalisasi untuk mewujudkan pelayanan terintegrasi. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan aksesibilitas dan kecepatan layanan bagi warga negara Indonesia (WNI).
"Hari ini saya bertemu dengan para diplomat Indonesia yang tersebar di seluruh kawasan Amerika dan kami mendorong agar para diplomat Indonesia untuk memangkas proses bisnis dan mewujudkan pelayanan digital dengan cara yang lebih efisien agar bekerja berdampak bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Amerika," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/6/2024).
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kawasan Amerika di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada Jumat (31/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas menjelaskan Kementerian Luar Negeri berperan penting melindungi WNI yang berada di luar negeri. Peran tersebut meliputi pelindungan di bidang hukum dan HAM, konsuler dan bantuan darurat, pemantauan dan penanganan kasus, penyuluhan dan edukasi, diplomasi dan negosiasi, hingga reintegrasi dan bantuan kepulangan.
Dalam menjalankan peran penting tersebut, kata Anas, Kantor Perwakilan RI perlu melakukan inovasi dan langkah out of the box untuk mendukung dan mengakselerasi pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Kantor Perwakilan RI dapat terus beradaptasi untuk menghadapi tantangan yang dinamis.
Anas menjelaskan saat ini Indonesia telah memiliki government technology yang dikenal dengan INA Digital. Pelayanan dari Kementerian Luar Negeri nantinya dapat diinteroperabilitaskan agar semakin memudahkan WNI ketika berada di luar Indonesia dalam mengurus berbagai layanan.
Diketahui, Indonesia saat ini memiliki 132 kantor perwakilan RI yang terdiri dari 95 perwakilan diplomatik, 34 perwakilan konsuler, serta 3 perutusan tetap. Ia menegaskan kantor perwakilan RI harus dapat menjadi hub dalam menjembatani seluruh layanan yang berkaitan dengan pelindungan WNI serta berbagai aspek kenegaraan di luar negeri.
Ia menambahkan berbagai instansi terlibat sesuai kewenangannya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Demi mewujudkan pelayanan publik terintegrasi, Anas mengatakan perlunya membentuk aturan dan kebijakan kolaboratif dalam pelindungan WNI dan berbagai aspek kenegaraan yang tidak lagi mementingkan urusan instansi masing-masing.
"Meskipun perwakilan RI sering kali didominasi oleh Kementerian Luar Negeri, namun pelindungan dan pelayanan bagi WNI adalah tanggung jawab bersama secara kolaboratif. Untuk mendorong implementasi pelayanan publik yang prima, perlu untuk terus dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala untuk Kantor Perwakilan RI agar penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat," paparnya.
Dalam kesempatan ini, Anas berkesempatan meninjau pelayanan yang diberikan oleh Konsulat Jenderal RI di Los Angeles serta Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles. Menurutnya, pelayanan yang diberikan sudah baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki.
"Saya tadi cek berbagai layanan, memang ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Harapan saya ke depan agar ini juga bisa menjadi prioritas para diplomat, selain fungsi diplomasi juga dapat meningkatkan layanan bagi warga negara dengan cara-cara yang lebih mudah," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menilai rapat koordinasi bagi Kantor Perwakilan RI di kawasan Amerika ini penting untuk menyamakan persepsi dan tujuan dalam pelayanan dan pelindungan WNI. Menurutnya, kesamaan pandangan ini diperlukan karena kawasan Amerika memiliki karakteristik yang unik dan istimewa.
"Yang telah disampaikan oleh Menteri PAN-RB terkait dengan birokrasi berdampak bagi WNI menjadi tekad dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan publik prima di seluruh Kantor Perwakilan RI di seluruh dunia dan khususnya kawasan Amerika," tandasnya.
Sebagai informasi, sejumlah pejabat konsuler yang tersebar di berbagai Kantor Perwakilan RI di kawasan Amerika menyampaikan apresiasi terkait langkah strategis kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB.
Kebijakan tersebut meliputi simplifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan evaluasi yang dilakukan, kebijakan digitalisasi pelayanan publik, penyederhanaan birokrasi dan tata kelola jabatan fungsional yang memudahkan para diplomat dalam pengisian pelaporan kinerja. Untuk diketahui, dahulu pegawai menggunakan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang cenderung administratif dan saat ini terintegrasi dalam penilaian kinerja dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga pegawai dapat fokus pada pelayanan publik yang dilakukan.
(anl/ega)
