.webp)
Pemerintah Kota (Pemko) Medan menunda pembongkaran Mal Centre Point setelah tunggakan pajak Rp 107 miliar dibayar. Uang itu dibayarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena terkait dengan hak pengelolaan (HPL) lahan tempat Mal Centre Point berdiri.
"Sebenarnya ini adalah PT Kereta Api yang membayarkan ke kas Pemko untuk BPHTB-nya (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp 107.356.891.000," kata Pj Sekda Medan Topan Obaja Ginting seperti dilansir detikSumut, Kamis (30/5/2024).
"Jadi begini, HPL dimiliki oleh KAI, ini kan sudah lama mati. Jadi, untuk kerja sama ini, kan harus dihidupkan kembali dan itu memang menjadi tanggung jawab PT KAI untuk proses penghidupan kembali HPL-nya. Maka di sana ada kewajiban BPHTB. Nah, kemudian setelah itu nanti mereka berkontrak dengan PT ACK. Setelah berkontrak itu, mereka akan memohonkan peningkatan hak," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Topan menyebut PT ACK selaku pengelola Mal Centre Point telah menyurati Pemkot Medan yang berisi permohonan agar segel mal tersebut dibuka dan alat berat ditarik. Dia mengatakan Wali Kota Medan Bobby Nasution akhirnya menunda pembongkaran mal.
"Karena kita sudah melihat ada niat baik dan ini sudah mereka bayarkan. Kita juga tadi berdiskusi dengan Pak Wali bahwa dari sisi perekonomian di dalam karena ada tenant-tenant yang berjualan. Kemudian dari sisi perekonomian juga kita lihat bahwa banyak sekali di sana pekerja yang sudah selama dua Minggu ini tidak bekerja, maka dengan alasan itu kita memberikan penangguhan untuk penghancuran gedung tersebut," kata Topan.
Sebelumnya, Pemko Medan mengerahkan alat berat untuk membongkar Mal Centre Point yang terletak tepat di sebelah Stasiun Kereta Api Medan. Pemko Medan mengatakan pengelola mal tersebut menunggak pajak Rp 250 miliar.
Simak selengkapnya di sini.
