Jelang Pemilihan Ketum PPP, Money Politics Tercium

Jakarta - Indikasi money politics dan black campaign mulai terlihat menjelang pemilihan Ketua Umum PPP. Kecurangan ini dikhawatirkan mencederai proses demokrasi di partai berlambang ka'bah ini."Kami sudah mendapatkan indikasi-indikasi money politics dan kecurangan. Kecurangan itu dalam bentuk black campaign," kata Ketua Umum DPP Pemuda Persatuan, organisasi pemuda-nya PPP, M Ebit Boy dalam jumpa pers di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (24/1/2007).Ebit menjelaskan, DPP Pemuda Persatuan telah membentuk tim investigasi yang terdiri dari 200 orang untuk mencari bukti kecurangan tesebut. Tim ini telah bekerja satu bulan sebelum Muktamar VI berlangsung."Kami sudah bekerja sebulan, indikasi ada tapi bukti-buktinya masih kami cari," cetusnya.Selain menyebar tim, pihaknya juga telah melakukan kontrak politik terhadap semua kandidat ketua umum. Ini dilakukan sebagai jaminan agar para calon tidak melakukan pelanggaran. "Dari 6 kandidat hanya Suryadharma Ali yang belum menandatangani kontrak politik," imbuh Ebit. Kontrak itu dibuat pada 28 Janurai lalu di atas surat yang diberi materai bernilai Rp 6000.Apabila ditemukan ada pelanggaran, lanjut Ebit, pihaknya tidak segan-segan mengambil alih muktamar. "Kami juga akan memproses hukum kandidat yang curang dan melakukan money politics," tambahnya.Menurut Ebit, mengenai masalah bagi-bagi uang masih dapat ditoleransi jika nilainya di bawah Rp 5 juta. Namun, kalau nilainya sudah diatas Rp 10 juta, maka dapat dikategorikan money politics."Kalau di bawah Rp 5 juta kami masih toleransi. Itu masih biaya politik tapi kalau sudah di atas Rp 10 juta itu baru money politics," tandasnya. (nal/nvt)