.webp)
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polda Riau. Kegiatan ini dalam rangka pemantauan persiapan pengamanan Pilkada 2024.
Hadir mewakili Kompolnas, yakni Komisioner Kompolnas Irjen (Purn) Pudji Hartanto Iskandar, anggota Kompolnas Mohammad Dawam, serta didampingi Kompol Mardonna Lamtio, Briptu Iqbal Prasetia Gunawan, Briptu Rizal Permana, dan Briptu Sulva Windayani dari Sekretariat Kompolnas. Dalam kunker ini, tim Kompolnas diterima langsung oleh Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal.
"Selaku Kapolda, saya mengucapkan selamat datang kepada tim Kompolnas, kami mendukung data yang dibutuhkan Kompolnas dalam rangka kesiapan Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024 Polda Riau. Kami sudah melakukan berbagai persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polda Riau, mulai dari persiapan perencanaan anggaran, administrasi, maupun pembinaan personel. Bahkan ada beberapa inovasi yang kami lakukan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pilkada serentak nanti," kata Iqbal dalam pemaparannya, Selasa (28/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irjen Iqbal memaparkan mengenai salah satu inovasi sistem pengendalian operasi pengamanan pilkada dengan memanfaatkan IT melalui command center. Sistem itu dikendalikan langsung oleh Kapolda pada saat pencoblosan dan pascapencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Riau.
Sementara itu, Pudji Hartanto mengapresiasi kinerja Kapolda Riau dalam mempersiapkan pengamanan pilkada serentak di Riau.
"Setelah mengenalkan seluruh pejabat utama dengan lengkap, kemudian Kapolda memaparkan langsung kesiapan pam pilkada serentak di mana ada 10 pil bupati, 2 pil walkot, 1 pil gub, dan beberapa point kerawanan serta antisipasinya dipaparkan secara detail di hadapan Kompolnas, ini baru saya dapatkan di Polda Riau, hal itu cerminan kinerja Kapolda yang luar biasa, hebat," ucap Pudji.
Dia berharap apa yang sudah disampaikan saat bincang-bincang sebelum rapat tentang bagaimana mengelola pengamanan pilkada serentak dengan hasil aman dan sangat kondusif. Mantan Kapolda Sulsel itu juga berharap Kapolda Riau dapat membangun jaringan komunikasi aktif dengan para paslon peserta pilkada melalui WhatsApp group.
Kompolnas juga memantau persiapan pengamanan pilkada di Pekanbaru dengan mengunjungi Polresta Pekanbaru. Tim Kompolnas diterima langsung Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat bersama jajaran pejabat utama Polresta Pekanbaru.
Dalam kesempatan ini, Pudji Hartanto menekankan aspek pentingnya netralitas bagi anggota Polri serta sinergitas TNI-Polri. Pudji juga berbicara terkait pentingnya optimalisasi peran strategis bhabinkamtibmas dan intelijen guna meminimalisasi segala potensi gangguan keamanan pada Pilkada 2024 di Riau.
"Semua perlu diantisipasi dengan melakukan komunikasi yang baik kepada semua pihak," ujarnya.
 Kompolnas kunker ke Polresta Pekanbaru. (Foto: dok. Istimewa) |
Dalam kesempatan yang sama, Mohammad Dawam berpesan soal antisipasi pada aspek potensi kerawanan konflik horizontal yang harus benar-benar diperhatikan. Menurutnya, potensi konflik sosial saat pilkada di antara para pendukung paslon lebih dominan dan nyata dari potensi konflik horizontal di pilpres ataupun pileg.
Dia mengatakan salah satu yang perlu diantisipasi adalah konflik head to head. Oleh karena itu, Dawam ingin segala kemungkinan harus dikoordinasikan dengan baik sejak dini dari seluruh pihak kepemiluan dan pemerintah daerah.
"Oleh karena itu, MoU Polda dengan instansi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pilkada yang damai, kondusif, aman, dan bermartabat yakni dengan kerja sama bersama pemerintah daerah, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Kejati, Pengadilan Tinggi, PTTUN hingga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dan Komisi Informasi Provinsi Riau penting untuk disegerakan apabila belum terjalin kerja sana selama ini. Jika nanti terjadi sengketa informasi pemilu di antara para paslon, maka yang berhak menangani sengketa informasi pemilu adalah Komisi Informasi Provinsi Riau. Ini sekadar contoh langkah antisipatif yang perlu dipersiapkan, juga antisipasi terjadinya konflik sosial akibat data daftar pemilih tetap (DPT), khususnya di wilayah rawan tapal batas Provinsi Riau," imbuh Dawam.
(fas/imk)
