.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar menggelar pendampingan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024 di Kota Bandung. Adapun pendampingan ini digelar dalam rangka mempertahankan prestasi dan meningkatkan pemahaman implementasi SPBE di seluruh OPD serta kabupaten dan kota.
Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberikan apresiasi kepada Pemprov Jabar sebagai 10 besar terbaik dalam penerapan SPBE tingkat provinsi tahun 2024. Selain Jabar, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung juga masuk dalam 10 besar kategori terbaik penerapan SPBE tingkat kabupaten dan kota 2024
"Sudah dimulai sejak awal bulan Mei melalui berbagai diseminasi hingga akhir Desember nanti, yang diikuti tim koordinasi SPBE OPD serta perwakilan kabupaten dan kota di Jabar," jelas Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah dalam keterangan tertulis, Selasa (28/5/2024)..
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ika menambahkan, ada beberapa klaster atau kelompok peringkat SPBE di tingkat kabupaten dan kota. Adapun klaster SPBE terbaik kini disematkan pada 10 daerah.
"Sisanya klaster baik dan ini perlu perhatian khusus. Bisa saling belajar terutama yang sudah memiliki peringkat SPBE terbaik untuk ikut memberikan pendampingan," paparnya.
Lebih lanjut, Ika mengungkapkan ke depan, pelayanan publik berbasis teknologi hanya akan memakai single sign on. Pemprov Jabar pun sudah mulai melakukan integrasi berbagai aplikasi ke dalam Sapawarga untuk layanan publik dan Smart Jabar untuk layanan administrasi pemerintahan.
Sementara itu Sekda Jabar Herman Suryatman meminta Diskominfo untuk mengawal dan memastikan indeks SPBE kabupaten dan kota di Jabar di atas 3,5. Tak lupa, ia juga mengapresiasi kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori sangat baik.
"Apresiasi kepada Kabupaten Karawang dan Provinsi Jabar yang masuk 10 besar. Yang lain harus mengejar, berlomba dalam prestasi itu baik," ucapnya.
Herman mengungkapkan SPBE harus memberikan efek positif yang terukur dan jelas pada kesejahteraan masyarakat Jabar yang berjumlah 50 juta jiwa.
Dalam hal ini, aplikasi yang ada harus mampu melayani masyarakat sejak lahir hingga tua. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat dan tepat terkait kondisi Jabar untuk mengambil keputusan.
"Misalnya, sejak anak lahir, maka akte elektronik segera terbit, kemudian perubahan KK dan lainnya bisa diurus dengan cepat dan mudah," ungkapnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengungkapkan Pemprov Jabar sudah sejalan dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan simplifikasi dalam penggunaan aplikasi digital pelayanan publik.
Pemprov Jabar juga telah mengembangkan aplikasi Sapawarga Jabar Super App. Melalui Sapawarga, berbagai layanan publik dapat dengan mudah diakses dalam satu aplikasi.
Secara terintegrasi, sejumlah layanan publik mulai dari urusan perpajakan, layanan kesehatan, informasi lowongan kerja hingga terkait kependudukan dapat diakses melalui satu kali single sign on.
(akn/ega)
