.webp)
Pembahasan mengenai perdagangan karbon dan tata kelolanya, serta upaya mengurangi emisi terus menyeruak dalam beberapa tahun belakang. Hal ini turut diantisipasi pemerintah dengan hadirnya Sistem Registri Nasional (SRN) yang menjadi salah satu upaya transparansi dan mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.
Dilansir dari laman KLHK, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
Sistem ini memiliki sejumlah tujuan, antara lain:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Pendataan aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia
2. Pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim (adaptasi, mitigasi, pendanaan, teknologi, capacity building) di Indonesia
3. Penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi serta capaiannya
4. Menghindari penghitungan ganda (double counting) terhadap aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi sebagai bagian pelaksanaan prinsip clarity, transparency dan understanding (CTU)
Double counting ini perlu dicegah dengan fitur dan sistem keamanan yang baik. Pasalnya hal ini dapat turut mencegah celah pencurian Unit Karbon.
Dalam wawancara dengan detikcom, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi KLHK Hari Wibowo menjelaskan SRN telah dilengkapi filter untuk menjamin tidak terjadi double counting dari para pelaku usaha yang telah mendaftar. Filter yang hadir didasarkan pada modalitas regulasi yang ada, termasuk proponen (penanggung jawab aksi) harus menyampaikan lokasi proyek/aksi mitigasi.
"Khusus untuk mitigasi berbasis lahan, proponen harus menyertakan bukti legalitas pengelolaan serta peta lokasi dalam bentuk polygon, proponen juga diminta mencantumkan mitra pembangunan yang terlibat (bila ada), sehingga jelas pembagian peran dari setiap pihak," jelas Hari.
"Selanjutnya, proponen perlu menguraikan tahun pelaporan yang direncanakan pada lokasi aksi/proyek, untuk menghindari pelaporan ganda pada tahun yang sama oleh pihak yang berbeda," imbuhnya.
Dengan detail data tersebut, SRN berupaya menjamin tidak ada double counting di dalam sistem dan pencatatannya. Double counting ini pun dicegah dengan adanya mekanisme integrasi antara SRN PPI dan Bursa Karbon Indonesia.
"SRN-PPI sebagai registry tunggal Unit Karbon di Indonesia telah terkoneksi dengan Bursa Karbon Indonesia sehingga seluruh pihak di Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon yang berjalan di Indonesia dengan maksimal. Mekanisme integrasi yang aman dapat mencegah terjadinya double counting, dan mencegah potensi pencurian Unit Karbon," jelasnya.
Tak hanya melengkapi filter untuk mencegah double counting, SRN juga dilengkapi sistem keamanan yang mencegah pencurian kredit karbon karena peretasan atau gangguan lainnya.
"SRN akan dilakukan pengecekan keamanannya sesuai dengan prosedur. Selain itu, juga dilengkapi dengan perancangan arsitektur keamanan dengan keamanan dalam setiap tahap desain sistem," tutur Hari.
"Selain itu, juga dibangun sistem dengan konfigurasi yang aman dan membatasi hak akses berdasarkan kebutuhan, serta sistem selalu diperbaharui dengan patch keamanan terbaru," tandasnya.
(ega/ega)
