Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Govtech bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta. Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyorot banyaknya aplikasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Saya ingin menekankan kembali kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga yang harus jadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat adalah manfaat yang diterima masyarakat dan kemudahan urusan masyarakat," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
Jokowi menyebut ada sekitar 27 ribu aplikasi buatan kementerian, lembaga, hingga pemda. Namun, aplikasi-aplikasi tersebut tak saling terintegrasi.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," jelas Jokowi.
Ia yakin bila terlalu banyak aplikasi, tak mungkin bisa mempercepat dan mempermudah birokrasi. Apalagi bila aplikasinya tidak terintegrasi dan tumpeng tindih.
"Nggak akan mungkin yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat," jelasnya.
(isa/lir)