Ribuan Pengendara Motor di Jakarta Konvoi Tolak Diskriminasi

Jakarta - Seribuan pengendara sepeda motor yang tergabung dalam Aliansi Bikers Anti Diskriminasi (ABAD) melakukan konvoi menuju Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya untuk mengevaluasi kebijakan pelarangan motor di jalur protokol Ibukota dan pemberlakuan aturan sepeda motor di jalur kiri. Massa merupakan pengendara motor gabungan dari berbagai klub, seperti Honda, Suzuki, Yamaha, dan lainnya. Para penunggang motor ini mengenakan helm dan jaket berbagai warna sesuai dengan masing-masing klubnya. Mereka memulai konvoi dari Halaman Parkir Timur Senayan, Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB, Sabtu (27/1/2007). Dari Senayan, mereka menuju Bundaran HI kemudian melewati Jl. Thamrin, dan menuju Balai Kota yang berada di Jl. Medan Merdeka Selatan. Di Balaikota mereka menancapkan sanduk yang bertuliskan 'Fight For Our = Hak-hak Sepeda Motor". Selain itu mereka membacakan petisi yang meminta Pemprov DKI dan Polda mengevaluasi kebijakan transportasi di ibukota yang lebih mementingkan kepentingan rakyat. Mereka juga mengimbau seluruh pengendara motor untuk mengutamakan keselamatan dan disiplin di jalan. Dari Balaikota, ribuan bikers ini kemudian kembali ke Parkir Timur Senayan melalui Jl. Thamrin dan Sudirman. Selama konvoi, mereka menggunakan lajur kiri dan dikawal polisi. Aksi mereka tidak membuat lalu lintas kendaraan di jalan ini mengalami kemacetan yang signifikan. Massa tiba kembali di Parkir Timur Senayan pukul 14.25 WIB. Nurkholis, pengacara publik LBH Jakarta yang mendampingi aksi aliansi para pengendara motor ini, menyatakan, pelarangan sepeda motor masuk kawasan Jl. Sudirman dan Thamrin mengakibatkan banyaknya hak-hak untuk mencari pekerjaan tercabut. Dia mencontohkan tukang ojek, kurir, tukang pos, dan wartawan akan terganggu. "Kebijakan itu telah memiskinkan dan membenani rakyat yang selama ini berhemat dengan menggunakan motor. Kebijakan ini sangat diskriminatif, karena membedakan dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Harus ada kebijakan transportasi yang komprehensif dan pemerintah harus menyediakan transportasi murah dan aman," ujar dia. (asy/aan)