Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama pimpinan MPR menemui Wakil Presiden RI ke-11 Boediono di kediamannya. Pada pertemuan tersebut ditekankan pentingnya memiliki haluan negara sebagai perencanaan pembangunan jangka panjang yang implementatif.
Dengan kata lain, PPHN harus dapat diwujudkan dalam kurun waktu 5, 10, hingga 15 tahun. Selain itu berkesinambungan dari satu pemerintahan ke pemerintahan penggantinya.
"Prof. Boediono menekankan dalam penyusunan pembangunan jangka panjang yang implementatif, harus dilandasi perhitungan yang sistematis, objektif, dan teknokratis. Hal ini sedang dilakukan oleh MPR RI dalam proses penyusunan rancangan PPHN dengan melibatkan banyak pakar, termasuk meminta pandangan dari para mantan presiden dan wakil presiden RI," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (22/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu dia sampaikan usai melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Boediono di Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, Boediono juga mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan perencanaan jangka panjang yang implementatif.
Misalnya saja saat Indonesia mendapatkan berkah 'oil boom' pada tahun 1974 dan 1979. Hasil ekspor minyak untuk APBN naik drastis dari Rp 118,2 miliar pada tahun 1969 menjadi Rp 4.404,2 miliar pada tahun 1979 atau tumbuh 3.296 persen. Jumlah tersebut melampaui pajak dan investasi.
Lalu pada tahun 1990, World Bank membuat studi tentang perbandingan negara-negara yang mendapatkan berkah dari 'oil boom', seperti Indonesia, Meksiko, Nigeria, dan Venezuela, dalam mengelola keuntungan yang didapat. Hasilnya menempatkan Indonesia menjadi yang terbaik.
"Indonesia mampu memaksimalkan pemasukan negara dari ekspor minyak dalam berbagai program pembangunan yang tersusun rapi melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemanfaatan 'oil boom' dilaksanakan pada akhir Repelita I, Repelita II, dan awal Repelita III. Salah satu hasilnya, Indonesia bisa swasembada pangan, produksi beras meningkat dari 19,3 juta ton pada tahun 1970 menjadi 32,7 juta ton di tahun 1981," jelas Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 ini menerangkan saat ini, Indonesia juga tengah menikmati berkah dari berbagai kekayaan sumber daya alam, antara lain nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua di dunia, batubara termal/lignit terbesar ketiga dunia, bauksit terbesar keenam dunia, emas terbesar keenam di dunia; serta tembaga terbesar ketujuh dunia.
"Jika tidak didukung perencanaan jangka panjang, maka berkah pemasukan dari kekayaan sumber daya alam kita bisa jadi malah akan menjadi sia-sia. Melalui perencanaan, kita bisa kembali swasembada pangan, meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan, serta mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana pernah terwujud pada saat kita mendapatkan berkah oil boom," jelasnya.
Sebagai informasi, terdapat 3 hal penting yang disampaikan dalam agenda Silaturahmi Kebangsaan dengan Boediono. Pertama pembangunan ekonomi dan politik harus berdampingan dan tidak saling bertentangan. Selanjutnya pembangunan manusia dengan mengedepankan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu pembangunan institusi dan state building sebagai soft infrastructure, dengan memaksimalkan kinerja birokrasi sebagai pelaksana program pembangunan serta penegakan hukum dalam menjamin pelaksanaan tata negara, pemerintahan, dan masyarakat.
Simak juga 'Bamsoet-Ara Bakal Gagas Rekonsiliasi Nasional Kubu 01, 02 dan 03':