Istilah 'tertiary education' atau pendidikan yang bersifat tersier kini menjadi polemik di masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkap pandangannya terkait istilah tersebut.
"Ya, tersier itu kan dalam arti bahwa tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi tapi tidak berarti tidak penting. Nah kan begitu kan. Mungkin istilah-istilah yang menjadi istilah ini menjadi perdebatan," kata Ma'ruf seusai acara pengukuhan KDEKS di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/5/2024).
Menurut Ma'ruf, perguruan tinggi tetap menjadi pintu bagi pembentukan sumber daya yang unggul ke depan. Ma'ruf lantas menyarankan sebaiknya istilah itu tidak digunakan lantaran memunculkan polemik.
"Kalau saya, menurut saya tidak semua orang harus masuk ke perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi itu juga mungkin karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kalau tidak perguruan tinggi, tidak unggul. Nah itu kan itu persoalan," kata Ma'ruf.
"Jadi istilahnya tersier, itu kemudian menjadi masalah yang sebaiknya kita enggak usah menggunakan istilah itu, tapi istilahnya lebih pada kebutuhan kita dan tidak semua orang harus masuk PT, barangkali dicairkan saja. Saya kira itu," lanjut dia.
Diketahui, istilah tertiary education itu muncul seiring polemik uang kuliah tunggal (UKT) yang melonjak di berbagai universitas. Istilah itu diungkap oleh Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie merespons polemik UKT.
Sri menyebutkan pendidikan tinggi merupakan tertiary education atau bukanlah program wajib belajar. Dia mengatakan tidak semua lulusan SLTA-SMK wajib masuk perguruan tinggi karena sifatnya pilihan. Oleh sebab itu, pendanaan pemerintah tidak difokuskan untuk pendidikan tinggi.
(eva/imk)